Komitmen Antikorupsi Masih Verbalisme

124

SEMARANG – Penandatanganan integritas antara pemkab/pemkot di Jateng dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pendidikan langsung kepala daerah di kantor KPK, agaknya bukan jaminan membentuk mental antikorupsi. Nyatanya, Selasa (29/8) kemarin, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Tegal, Siti Mashita atas dugaan kasus korupsi pembangunan fisik ICU RSUD Kardinah Kota Tegal.

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Yulianto menilai, banyak pejabat atau pemimpin daerah yang masih terjebak dalam budaya verbalisme. Mereka lantang berbicara antikorupsi, mengajak jajarannya untuk tidak korupsi dengan membentangkan spanduk bertuliskan tolak korupsi di beberapa tempat, tapi masih tergoda dengan tidak pidana korupsi.

“Termasuk tanda tangan integritas dan sekolah di KPK, itu termasuk verbalisme. Hanya bicara saja, tapi tidak menjaga pernyataan dari isu yang telah dijanjikan,” ucapnya, Rabu (30/8).

Menurutnya, verbalisme merupakan salah satu bagian dari moral kepemimpinan yang tidak jujur. Untuk meminimalisir budaya pemimpin verbalisme itu, Yulianto menilai, kuncinya ada pada partai politik (parpol). Parpol sebaiknya lebih selektif memilih sosok yang akan diusung dalam Pilkada.

Selain itu, orang-orang di internal pemerintahan juga harus saling mengawasi. Bukan malah kongkalikong bekerjasama mengamankan korupsi. “Pengawasan publik juga perlu. Tapi kembali lagi, korupsi itu juga tergantung pada moral pejabat,” tegasnya.

Sementara itu, agar laju pemerintahan Pemkab Tegal bisa terus berjalan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tegal untuk sementara. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan segala prosesnya untuk menunjuk plt. Termasuk jika KPK memutuskan wali kota yang akrab disapa Bunda Shita itu ditetapkan tersangka. Untuk saat ini, dirinya akan bertemu langsung seluruh pejabat Kota Tegal paska penangkapan pemimpinnya tersebut.

Selain itu, Ganjar menyatakan keprihatinannya terhadap kembali tertangkapnya kepala daerah di wilayahnya terkait kasus korupsi. Sebelum Wali Kota Tegal, KPK juga menangkap Bupati Klaten Siti Harini serta sejumlah pejabat tinggi di Kabupaten Kebumen.

Menurutnya, kejadian mencengangkan itu patut menjadi perhatian semua pihak, khususnya aparatur sipil negara untuk bisa menahan diri dari tindakan korupsi. “Kalau masih banyak yang ‘nyolongan’ (mental mencuri) saya dukung KPK untuk sering-sering ke Jawa Tengah melakukan OTT, ” katanya.

Tim satuan tugas penyidik KPK sendiri menangkap Wali Kota Tegal Selasa, 29 Agustus sekitar pukul 18.00 WIB. OTT itu terkait praktik penyuapan di sektor pembangunan infrastruktur rumah sakit yang berada di bawah wewenang Wali Kota Tegal.

Selain Masitha, KPK juga menangkap empat orang lainnya. Mereka kini masih menjalani pemeriksaan di markas KPK Jakarta. Selain mengamankan beberapa orang, tim satgas KPK juga berhasil mengamankan sejumlah tas berisi uang. (amh/zal)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here