Penegakan Perda Anjal Belum Maksimal

173

AKTIVIS senior bidang anak Yayasan Setara Semarang, Yuli Sulistiyanto, menilai, kondisi ekonomi keluarga yang kerap menjadi sebab para orang tua “memaksa” anaknya yang masih di bawah umur turun ke jalan untuk mencari uang, baik menjadi pengemis, pengamen, hingga berjualan koran.

Relawan Paguyuban Anak Jalanan Semarang (PAJS) ini juga menilai penegakan peraturan daerah (perda) tentang penanganan anak jalanan (anjal) di Kota Semarang belum maksimal. “Perda harus dijalankan melalui proses dan mekanismenya yang tepat. Seharusnya negara, baik itu pemerintah, DPR, dan penegak hukum bisa saling bersinergi, membuat terobosan program pencegahan deteksi dan penanganan terkait implementasi perda, serta mendorong partisipasi masyarakat,”katanya.

Yuli mengaku, yayasannya pernah mendampingi anak jalanan di Kampung Gunungsari Tandang, Kuningan, Bugangan, Karang Tempel, Tambak Lorok, sekitar Pasar Johar,  dan Gunung Brintik Randusari. Dari pantauannya, rata-rata anak dieksploitasi secara ekonomi dengan mempekerjakan di jalanan.     “Mulai disuruh jualan koran, mengemis, mengamen, jual, asongan, pemandu karaoke, dan banyak lagi. Mereka berada di perempatan, pasar, ruang publik, mal, dan sebagainya,”ujarnya.

Atas permasalahan itu, pihaknya mulai mengembangkan jaringan perlindungan anak di beberapa kelurahan di Kota Semarang dan mengembangkan forum anak. Pihaknya juga mulai mengembangkan sekolah ramah anak di berbagai sekolah, serta mengembangkan sanggar belajar di kampung-kampung bersama kelompok anak.  “Setara juga mendorong kebijakan dan membantu memberikan gambaran yang bisa dikembangkan pemerintah. Kami rutin mengampanyekan pemajuan hak anak dan perlindungan anak,”katanya.

Pihaknya berharap, pemerintah memberikan kebijakan yang ramah anak, kemudian secara langsung diimplementasikan. Selain itu, pemerintah bersedia melakukan pemgembanan progam mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan penanganan, yang melibatkan stakeholder  untuk bersinergi antar lembaga. “Peran dan partisipasi masyarakat sangat penting,”ujarnya.

Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, Theodorus Yosep Parera mengaku pernah menerima keluhan masyarakat tentang banyaknya anak  di bawah umur yang berjualan koran dan mengemis di traffic light Kota Semarang. Padahal, lanjut Yosep, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, telah diatur secara tegas tentang larangan mempekerjakan anak di bawah umur di tempat-tempat yang tidak menjamin keselamatan mereka, serta dapat merusak moral dan kehidupan sosial mereka di masa yang akan datang. “Kami mendukung wali kota dan wawali agar segera memerintahkan Satpol PP melakukan tindakan yang patut, pantas, dan layak untuk menertibkan anak-anak di bawah umur,”kata Yosep. (jks/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here