Masyarakat Peduli Kendeng Bela Joko Priyanto

  • Bagikan
UNJUK RASA : Puluhan masyarakat dari Koalisi Kendeng Lestari menuntut Polda Jateng agar menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis Joko Priyanto di Mapolda Jateng, Selasa (22/8) kemarin (AFIATI TSALITSATI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
UNJUK RASA : Puluhan masyarakat dari Koalisi Kendeng Lestari menuntut Polda Jateng agar menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis Joko Priyanto di Mapolda Jateng, Selasa (22/8) kemarin (AFIATI TSALITSATI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kendeng Lestari melakukan aksi di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Mapolda Jateng). Mereka menuntut kepada Polda Jateng untuk menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegungan Kendeng (JM-PPK), Joko Priyanto.

Komisioner Komnas HAM, M Imdadun Rahmat mengatakan bahwa penetapan Joko Priyanto sebagai tersangka akibat dugaan pemalsuan dokumen bukan merupakan kriminal murni. Seharusnya tuduhan pemalsuan dokumen itu dilaporkan oleh pihak yang dirugikan. “Jadi terbaca betul bahwa ini adalah alat untuk pelemahan. Indikasinya kuat sekali, ini kriminalisasi,” ujarnya di lokasi aksi, Selasa (22/8) kemarin.

Rencananya Komnas HAM akan menyurati Komisi Yudisial untuk mengawasi proses persidangan Joko Priyanto agar pengadilan tidak digunakan sebagai alat mematahkan perjuangan para aktivis pembela hak.

Komnas HAM menilai jika proses hukum terhadap Joko Priyanto tetap dilanjutkan maka kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan merupakan pihak yang berkontribusi terhadap upaya kriminalisasi, karena telah mengabaikan norma-norma hak asasi manusia.

Tim kuasa hukum Joko Priyanto atau Joko Prin menganggap penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak kuat. Mereka meyakini Joko Prin tidak melakukan pemalsuan terhadap dokumen penolak pabrik PT Semen Indonesia.

Salah satu kuasa hukum Joko Prin, Etty Oktaviani mengatakan dalam pembuatan dokumen tersebut 2.501 warga menulis nama dan tanda tangan sendiri. Sehingga secara otomatis seluruh warga turut bertanggung jawab.

“Artinya harus ada pemeriksaan secara menyeluruh, harus ada penetapan bahwa dokumen itu palsu ketika Mas Prin akan dijerat pasal 263 ayat 2 nya. Tapi sampai detik ini,  nggak ada,” ujar Etty di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jawa Tengah, saat mendampingi Joko Prin memenuhi panggilan polisi. Dalam menjalani proses hukumnya, Joko Priyanto didampingi oleh sedikitnya 32 orang kuasa hukum. (tsa/ida)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *