32 C
Semarang
Rabu, 23 Juni 2021

Dewan Ngotot, Pemkab Menolak Tanpa Payung Hukum, Naikkan Rp 100 Ribu

MUNGKID—Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Magelang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mengalami deadlock. Penyebabnya, Pemkab enggan menyetujui besaran kenaikan anggaran untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang Eko Triyono menyampaikan, dirinya tidak berani mengambil risiko menaikkan bantuan intensif bagi GTT/PTT. Yakni, sebesar Rp 800 bagi yang mengajar di sekolah negeri; dan Rp 200 ribu yang bekerja di sekolah swasta.

Eko beralasan, tidak ada payung hukum yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan tersebut. Yang menarik, meski mengaku tidak ada payung hokum, pihaknya akan memberikan tambahan Rp 100 ribu.

“Sesuai usulan pertama dari Dinas Pendidikan saja. Kita naikkan Rp 100 ribu,” paparnya dalam rapat Banggar yang diikuti ratusan GTT/PTT di Gedung DPRD.

Merespons alasan Plt Sekda, DPRD Kabupaten Magelang mendorong Pemkab untuk membuat Perda maupun Perbup untuk mendasari pemberian bantuan tersebut. Hal itu juga telah dilakukan oleh daerah lainnya. “Kualitas pendidikan kita di kawasan Kedu ini termasuk paling rendah. Payung hukum, saya rasa tidak ada masalah, misalkan dibuatkan Perda,” kata anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan, M. Sakir.

Menurut Sakir, Pemkab justru bersikap inkonsisten. Sebab, meski mengakui tidak memiliki payung hokum, namun berani menaikkan Rp 100 ribu.

“Lebih baik kita buat payung hukumnya, kita susun bersama-sama, lalu kita naikkan bantuan insentif bagi GTT/PTT setara UMK.”

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Prihadi mengatakan, kemampuan daerah untuk memberikan tambahan insentif bagi GTT/PTT sangat memungkinkan. Dari perhitungan Banggar, hanya dibutuhkan Rp 7,33 miliar di APBD Perubahan 2017. “SiLPA atau anggaran yang tidak terpakai di Pemkab Magelang mencapai lebih dari Rp 400 miliar.”

DPRD sendiri, kata Sakir, mengusulkan kenaikan pendapatan GTT/PTT di lembaga negeri Rp 800 ribu. Jika plus bantuan operasional sekolah (BOS), maka mereka akan menerima Rp 1,4 juta per bulan untuk golongan honorer K2. Kemudian, Rp 1,1 juta untuk GTT/PTT satu atap; dan Rp 1 juta untuk GTT/PTT biasa. Sedangkan untuk GTT/PTT sekolah swasta, akan mendapatkan tambahan Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu perbulan.

Seorang GTT/PTT, Indi Partiningsih, menyayangkan sikap Pemkab. Menurut Indi, seharusnya Pemkab memperhatikan kesejahteraan GTT/PTT yang merupakan pilar penting pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Magelang.

GTT/PTT berperan penting, karena menggantikan peran PNS yang kuotanya tidak memenuhi. Bahkan, beban kerja GTT/PTT justru lebih banyak. “Ada guru yang ingin keluar dari sekolah, karena tidak diberikan gaji yang layak. Mau keluar, tapi dilarang. Sementara tetap mengajar, tapi tidak diberikan perhatian,” tuturnya. (vie/isk)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here