32 C
Semarang
Selasa, 22 Juni 2021

Pembahasan KUA PPAS Harus Sejalan RPJMD

KENDAL—Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono berharap agar pembahasan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebab KUA PPAS merupakan langkah awal sebelum menentukan RAPBD 2018.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Kendal Kendal, Prapto Utono di sela Rapat Paripurna Recana Pembahasan KUA PPAS, Rabu (21/6) kemarin. Menurutnya, KUA-PPAS harus disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD). “Yakni dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” tuturnya.

Tono menjelaskan, KUA PPAS menjadi penentu program kerja yang akan dibahas dalam RAPBD 2018. Sesuai RPJMD, tahun 2018 Pemkab Kendal memiliki tagline Kendal Bermartabat. Dengan arah kebijakan pembangunan pada pembangunan infrastruktur secara merata, SDM berkualitas dan berdaya saing, pendidikan berkualitas, kesehatan murah dan terjangkau.

“Pembangunan infrastruktur secara merata ini, harus benar-benar dikaji secara serius. Mengingat kondisi jalan dan jembatan yang rusak dan perlu dibangun. Jangan sampai, masyarakat harus menunggu lebih lama lagi,” tandasnya.

Selain itu, dalam hal pendidikan berkualitas, pemerintah, menurutnya, harus bisa merumuskan pembangunan pendidikan di Kendal. Mulai dari sarana dan prasarana sekolah serta mutu pendidikan.

Tono mengatakan KUA PPAS ini akan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Selanjutnya, hasil pembahasan ini merupakan kesepakatan bersama sebagai dasar pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD tahun 2018. “KUA PPAS mulai akan di bahas Juli,” tuturnya.

Bupati Kendal, dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur mengatakan Kendal Bermartabat dapat diwujudkan melalui kebijakan. Yakni melanjutkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih, sanitasi, penanganan kawasan kumuh.

Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan kualitas pendidikan, baik formal, non formal maupun informal dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. “Makanya, program dan kegiatan prioritas dalam KUA PPAS 2018 harus difokuskan untuk kegiatan yang dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarkat,” katanya.

Dasar pembahasan KUA PPAS tahun Anggaran 2018 adalah pelaksanaan ketentuan pasal 86 ayat (1) Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diubah dalam Permendagri  nomor 21 tahun 2011. (bud/adv/ida)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here