29 Perusahaan Tak Bayar THR

Diadukan Karyawan ke Disnakertrans

SIDAK: Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang, berbincang dengan karyawati PT Bapak Djenggot untuk memastikan bakal menerima THR sebelum H-7 Lebaran. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDAK: Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang, berbincang dengan karyawati PT Bapak Djenggot untuk memastikan bakal menerima THR sebelum H-7 Lebaran. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG- Sebanyak 29 perusahaan yang berada di Jateng diadukan karyawannya, karena tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Perusahaan tersebut berada di Semarang, Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Pekalongan, Tegal, Blora, Demak, Kendal, Ungaran, dan Kudus.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Wika Bintang, membeberkan, total ada 43 aduan yang diterima menjelang Lebaran ini. Dari angka itu, 29 di antaranya tentang THR yang belum diberikan sesuai ketentuan pemerintah, yakni H-7 Lebaran.

Dari 29 perusahaan yang diadukan tersebut, semuanya sudah ditangani Disnakertrans Jateng.

Dikatakan Wika, 19 aduan sudah selesai, sisanya masih dalam proses. “19 aduan yang sudah selesai dimediasi, ada 7 perusahaan yang akhirnya mau membayar THR sesuai ketentuan dan kesepakatan dwipartit atau antara perusahaan dan karyawan. Semoga yang lainnya bisa selesai sebelum libur Lebaran,” harapnya, Selasa (20/6).

Aduan mengenai THR tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 20 aduan yang masuk ke Disnakertrans Jateng. Hanya saja, semua aduan tahun lalu bisa ditangani semua meski ada segelintir perusahaan yang baru mencairkan THR setelah Lebaran.

Dijelaskan, jika ada perusahaan yang memang sedang mengami kondisi sulit hingga tidak bisa memberikan THR, sebaiknya segera melakukan dwipartit dengan karyawan untuk mencapai kesepakatan. Kalau tidak ada komunikasi dengan karyawan, perusahaan bisa dikenai sanksi.

Selain wajib membayar THR, perusahana juga didenda 5 persen dari total THR yang seharusnya diberikan kepada seluruh karyawan. Nantinya dana tersebut akan dikelola untuk kesejahteraan karyawan di perusahaan tersebut. “Kalau masih tidak mau membayar, akan kena sanksi administrasi yang ujungnya bisa sampai rekomendasi pencabutan izin usaha,” tegasnya.

Wika membeberkan, aturan besaran THR yang harus dibayarkan adalah 1 kali gaji untuk karyawan yang punya masa kerja 1 tahun atau lebih. Sementara yang di bawah 1 tahun, bisa dihitung secara proporsional. Misalnya, baru 3 bulan, maka hitungannya 12/3 kali gaji satu bulan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, mengaku justru belum mendapat kabar mengenai tunggakan THR tersebut. Sebab, pihaknya sudah mewanti-wanti kepada seluruh perusahaan yang tergabung di Apindo Jateng untuk membayarkan THR paling lambat H-7 Lebaran.

Jika kenyataannya memang ada karyawan yang melaporkan ke Disnakertrans Jateng, bisa jadi itu karena tidak adanya komunikasi dengan karyawan. “Kondisi perusahaan kan beda-beda. Memang ada yang memberikan THR setengah dulu, sisanya nanti setelah Lebaran. Tapi, itu harus ada kesepakatan dengan karyawan. Tidak bisa memutuskan sepihak,” tegasnya.

Kesepakatan juga harus dilakukan dwipartit mengenai penentuan hari libur Lebaran. Jika ada perusahaan yang harus tetap produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, perusahaan tetap tidak boleh memaksa karyawan melakukan lembur kerja. “Tahun ini anggota kami tidak ada yang tetap opeasi sepanjang libur Lebaran,” katanya. (amh/aro)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here