Piagam Tak Diakui, Orang Tua Siswa Protes

348
TELITI: Verifikasi berkas pendaftaran peserta didik baru di SMP Negeri 2 Semarang, kemarin. (bawah) Calon peserta didik saat dites sesuai piagam prestasi yang dilampirkan. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TELITI: Verifikasi berkas pendaftaran peserta didik baru di SMP Negeri 2 Semarang, kemarin. (bawah) Calon peserta didik saat dites sesuai piagam prestasi yang dilampirkan. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PELAKSANAAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMP di Kota Semarang sempat diwarnai kericuhan. Kisruh terjadi di SMP Negeri 2 Semarang, di mana banyak orang tua siswa yang protes lantaran piagam yang sejatinya bisa digunakan untuk menambah nilai tidak diakui oleh pihak sekolah.

Kericuhan bermula adanya keluhan dari salah satu orang tua pendaftar yang mempertanyakan tidak diakuinya legalitas piagam prestasi olah raga cabang taekwondo di tingkat provinsi.

Kepala SMP Negeri 2 Semarang, Teguh Waluyo, mengatakan, kekisruhan yang muncul akibat miskomunikasi antara orang tua siswa dengan pihaknya.

Dikatakan, dalam proses PPDB segala persyaratan berjalan ketat dan teliti. “Dan, itulah tujuan dari verifikasi, jadi piagam prestasi tidak serta merta dipercaya dan menambah poin. Namun kita akan teliti terlebih dahulu tentang legalitas dari piagam tersebut apakah sudah terdaftar di lembaga ataupun institusi terkait,”katanya.

Dengan langkah tersebut, lanjut Teguh, kasus piagam bodong dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diantisipasi. “Sekarang kan banyak, misalnya ada beberapa perlombaan tingkat nasional, namun di lapangan peserta yang terlibat sebatas dari daerah sekitar. Sehingga itu lebih layak berada di tingkat regional. Untuk itu, saat ini kita juga melibatkan banyak pihak agar hal itu bisa diantisipasi dan merugikan pendaftar yang lain,”ujarnya.

Adapun poin tambahan yang dapat diraih oleh calon siswa bermacam. Kejuaraan tingkat provinsi misalnya, calon siswa berhak mendapat poin tambahan 2,25 jika mampu menjadi juara 1, dan bernilai 6 poin untuk prestasi di ajang internasional. Bahkan poin 10 ditawarkan untuk juara pertama olimpiade. “Jadi, 1 poin pun sangat berharga karena berpotensi menggeser pendaftar yang lain,”katanya.

Teguh mengungkapkan, dari 495 total pendaftar masih ada 107 pendaftar yang belum terverifikasi. “Secara keseluruhan lancar, untuk nilai tertinggi yang masuk saat ini 36,50, sedangkan nilai terendah 27,70,”bebernya.

Kepala SMP Negeri 12 Semarang, Agung Nugroho, mengatakan, sejak dimulainya pendaftaran secara serentak dua hari lalu, belum ditemukan kendala yang berarti. Menurutnya, sistem PPDB online sudah berfungsi sebagai mana mestinya. “Alhamdulillah, hingga proses verifikasi belum ada kendala yang berarti,”katanya.

Menurutnya, PPDB tahun ini hanya memunculkan kendala yang bersifat teknis, seperti jumlah ruangan yang minim untuk uji kelayakan siswa. Sementara itu, hasil proses verifikasi di hari pertama tercatat 488 pendaftar dengan nilai tertinggi 28,90. “Sebagai langkah antisipasi, kita sediakan 8 loket uji kelayakan agar peserta dan orang tua yang mendampingi tidak berjejal. Sementara ini nilai terendah masih di angka 16,50, dan itu masih akan berubah,”tuturnya.

Wakil Ketua Komisi D Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan, penggunaan piagam prestasi akademik atupun non akademik masih bisa digunakan untuk mendaftar PPDB. Aturan tersebut, menurut dia, tidak berubah dari tahun lalu. Namun pihaknya menggarisbawahi, jika penggunaan piagam yang didapatkan di luar pekan olah raga daerah (Popda) harus mendapatkan legalisasi dari instansi terkait.

“Aturannya masih sama, kalau piagam tidak bisa digunakan untuk mendaftar bisa jadi tidak ada aspek legalnya,” katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Anang menerangkan, agar bisa digunakan setidaknya piagam prestasi apapun yang diselenggarakan oleh pihak luar dalam arti bukan dari pemerintah atau non Popda, menjadi kewenangan penyelenggara untuk melakukan legalisasi sesuai dengan tingkatan perlombaan. Piagam perlombaan non Popda ini tetap diakui jika penyelenggaranya mendapatkan rekomendasi dari KONI pengurus cabor ataupun dinas terkait.

“Dulu waktu pelaksanaannya pasti ada rekomendasi dari dinas terkait, misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun Dinas Pendidikan, cabang olahraga yang dilombakan juga harus mendapatkan rekomendasi dari KONI ataupun pengurus daerah cabang olahraga.  Jika itu tidak dilakukan, tentu piagam yang digunakan tidak diakui. Kalau tidak ada legalitasnya pasti dianggap tidak resmi,” tuturnya.

Masalah lain yang sering terjadi dalam PPDB adalah, terkait penambahan nilai kemaslahatan. Misalnya, kuota warga tidak mampu. Keluhan di lapangan yang banyak terjadi, kata dia, adalah di mana siswa yang berpestasi kalah dengan siswa miskin karena mendapatkan nilai tambahan. Namun ia menegaskan jika pemerintah memang menganggarkan alokasi 20 persen untuk siswa miskin masuk di sekolah negeri.

“Data miskin di Kota Semarang kan ada di Bappeda, jadi tidak bisa diganggu gugat. Apalagi kuotanya sudah ada dalam aturan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, lanjut Anang, pada hari pertama pendaftaran PPDB online tingkat SMP di Semarang berjalan dengan baik. Namun melihat mepetnya waktu pendaftaran hingga 20 Juli hari ini, dan pengumuman pada 21 Juli, ia meminta agar orangtua harus memantau jurnal setiap saat.  “Orang tua pun harus berperan aktif dengan memantau jurnal, bagaimana langkah yang dilakukan jika nilainya mepet apakah dicabut berkas ataupun bertahan. Soalnya waktu pendaftarannya sangat mepet,” katanya. (aaw/den/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here