Ganti Siap Dukung Petahana

SRAWUNG: Ketua Ganti Jateng sekaligus bakal calon Wakil Gubernur Jateng, Widhi Handoko ketika berkumpul bersama kelompok nelayan Tambaklorok Semarang. (FOTO: AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SRAWUNG: Ketua Ganti Jateng sekaligus bakal calon Wakil Gubernur Jateng, Widhi Handoko ketika berkumpul bersama kelompok nelayan Tambaklorok Semarang. (FOTO: AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Gerakan Tani Nelayan Indonesia (Ganti) Jateng menyatakan siap mendukung petahana Ganjar Pranowo maju kembali meramaikan bursa Pilgub 2018 mendatang. Pasalnya, organisasi sayap PDIP itu menganggap sepak terjang kepemimpinan Ganjar selama lima tahun ini bisa dinikmati masyarakat. Terutama di sektor pembangunan infrastruktur.

Ketua Ganti Jateng, Widhi Handoko menilai, sang petahana sudah total dan merakyat dalam bekerja sebagai Gubernur Jateng selama kurang lebih empat tahun terakhir. “Hasil kerja Pak Ganjar sudah bisa dinikmati masyarakat. Kalau boleh menilai, nilainya Pak Ganjar itu di atas 80,” ucapnya saat silaturahmi dengan kelompok tani Tambaklorok RW 15 Kelurahan Tanjung Mas Semarang, kemarin.

Widhi mengaku siap membantu Ganjar Pranowo secara penuh jika dirinya dipercaya sebagai bakal calon wakil gubernur pada pilgub mendatang.

Dalam kesempatan bertemu dengan para nelayan Tambaklorok tersebut, Widhi juga memaparkan mengenai rangkaian program besutannya yang digadang-gadang mampu meningkatkan perekonomian keluarga nelayan. Salah satunya, pihaknya akan membantu dan menggratiskan pembuatan akta badan hukum kelompok tani sebagai syarat mendapat bantuan alat dan akses permodalan.

Dari kacamata Widhi, selama ini kelompok nelayan tidak bisa mendapatkan bantuan permodalan adalah karena tidak memiliki akta badan hukum. “Kuncinya itu di badan hukum, pemerintah tak akan menggelontor bantuan jika tak ada badan hukum dari kelompok nelayan, bisa kena KPK nanti malah,” paparnya.

Dia pun meminta nelayan di Tambaklorok untuk segera mengumpulkan KTP. KTP itu akan digunakan Ganti Jateng untuk membuat badan hukum untuk kelompok nelayan setempat. “Akan kami bantu membuat badan hukum secepatnya. Tidak sampai satu minggu asal persyaratan lengkap,” imbuhnya.

Dia mengratiskan mulai dari biaya pengurusan akta sampai biaya ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 60 kelompok nelayan Tambaklorok segera direalisasikan berupa badan hukum kelompok. “Seperti di Pemalang, kami fasilitasi pembuatan badan hukum kelompok, kami bantu akses ke pemerintah dan turunlah bantuan 17 alat trakror, pompa dan kincir air tambak. Di Jepara malah bisa mendatangkan bantuan kapal,” terang Widhi yang berprofesi sebagai notaris ini.

Selain masalah badan hukum. Aspirasi nelayan lainnya terkait penggunaan cantrang, Widhi dengan tegas mengkritisi kebijakan Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Payung hukum harus segera dibuat agar nelayan bisa melaut dengan tenang.

“Tadi ada Kelompok Pengawas wadul, dilematis mengawasi para nelayan yang menggunakan cantrang untuk ditangkap, padahal kawan dan saudaranya sendiri. Nah saya akan kirim surat protes ke menteri Susi, harus ada payung hukum perpanjangan penggunaan cantrang,” paparnya.

Payung hukum berfungsi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan surat perpanjangan penggunaan cantrang. Saat ini dinas belum berani memberikan ijin perpanjangan dan belum ada legal standing dari kementerian. “Perpanjangan di Jateng itu Juli ini selesai, jika tak ada payung hukum dari KKP maka dinas pun tak berani,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Kelompok Nelayan Tambaklorok M Rozikin mengaku terbantu dengan fasilitas pembuatan badan hukum kelompok nelayannya.

“Kami ada 60 kelompok nelayan, tiap kelompok ada 20 nelayan. Belum berbadan hukum semua karena memang tak mampu dengan biaya pembuatan badan hukum kelompok Rp 5-7 juta, kami terimaksih atas bantuan Ganti Jateng ini,” katanya.

Selanjutnya, setelah badan hukum rampung maka kelompok tani harus membuat Kartu Nelayan agar bisa mendapat subsidi pemerintah seperti BBM. Badan hukum juga sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dan permodalan baik dari pemerintah, KKP maupun Kementerian Sosial. (amh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here