4 Tahun Tak Terima Ganti Rugi, Wadul Peradi

BANTUAN HUKUM: Peradi Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera meninjau lokasi bekas pengusuran PT KAI di wilayah RW 02, Jalan Noroyono, Bulu Lor, Semarang Barat. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BANTUAN HUKUM: Peradi Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera meninjau lokasi bekas pengusuran PT KAI di wilayah RW 02, Jalan Noroyono, Bulu Lor, Semarang Barat. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG-Empat tahun lebih PT Kereta Api Indonesia (KAI) tak kunjung memberi keadilan dan ganti rugi ataupun ganti untung terhadap 52 warga Bulu Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, atas dibangunnya rel ganda perlintasan Kereta Api di wilayah tersebut. Akhirnya warga mengadukan masalahnya ke kantor DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang.

Koordinator 52 warga Bulu Lor, Tri Haryono mengaku, sebenarnya warga juga memiliki keabsahan berupa sertifikat yang dimiliki 51 Kepala Keluarga (KK), namun dari jumlah itu tinggal 22 warga yang belum mendapatkan ganti rugi. Bahkan hingga saat ini, diakui Tri sejumlah rumah yang tersisa sudah rentak-retak akibat adanya pembangunan rel tersebut.

“Kami menuntut hak kami, harapan kami mohon sertifikat 22 warga diberikan, kami juga minta ganti rugi ataupun ganti untung. Bagaimanapun banyak kerusakan rumah dampak dari perbaikan rel ganda,” kata Tri, yang juga Bendahara RT 01 RW 02, Jalan Noroyono, Bulu Lor ini, saat ditinjau tim Peradi Semarang, Minggu (18/6).

Pembongkaran tersebut, diakui Tri tanpa rasa kemanusiaan yang sudah dilakukan pada 1 November 2013 lalu. Untuk putusan Mahkamah Agung (MA) baru diterima pihaknya 18 Mei 2017. Atas putusan itu, diakuinya gugatan warga ditolak, namun demikian eksepsi dari KAI juga ditolak. Dia juga mengatakan, atas masalah itu dari 52 KK sebagian sudah dijual, namun demikian dari 52 KK tersebut sama sekali belum mendapat ganti rugi. “Kalau ganti paku ada sebagian sebagai bentuk uang kerohiman, tapi yang dapat uang cuma 47 KK. Kami mencari keadilan, kami juga sudah kasasi ke MA namun ditolak,” tandasnya.

Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera yang saat itu meninjau lokasi mengatakan, dalam putusan kasasi MA memang mengalahkan putusan warga terkait pergantian atas tanah yang dipakai KAI yakni, paling besar ukuran 11×10 meter dan yang kecil 3×7 meter.

Akan tetapi dari data di lapangan, lanjut Yosep, ternyata warga sudah menempati tanah tersebut sejak 1980 lalu. Sehingga pihaknya akan mencocokkan bukti. Menurutnya, berdasarkan keterangan warga dan survei lokasi, dikatakannya sekalipun tanah itu milik KAI, memang warga harus melepaskan haknya. Akan tetapi negara seharusnya juga wajib memberikan ganti kerugian untuk warga.

“Kita akan mempelajari berkas kasasi secara teliti. Awal Juli kita lakukan edukasi dan penyampaian langkah hukum kepada warga, yang jelas kita akan sampaikan surat ke Presiden, dan dimungkinkan akan kami ajukan PK atau gugatan baru yang tidak ne bis in idem,” kata Yosep didampingi timnya. (jks/zal)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here