Belum Punya IMB, Diler Disegel

HARUS BERHENTI : Satpol PP Kota Magelang menyegel proyek pembangunan diler di Jalan A Yani Kota Magelang, Sabtu (17/6) lalu. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)
HARUS BERHENTI : Satpol PP Kota Magelang menyegel proyek pembangunan diler di Jalan A Yani Kota Magelang, Sabtu (17/6) lalu. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)

MAGELANG – Aktivitas pembangunan diler Astra Motor di Kedungsari, Magelang Utara terpaksa dihentikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang, Sabtu (17/6) lalu. Proyek tersebut belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB), meski pembangunan sudah berjalan sekitar 7 bulan dan telah mencapai 90 persen.

Belum terbitnya IMB karena tak terpenuhinya persyaratan yang harus diajukan oleh pemohon. Kekurangannya pada izin analisis dampak lalu lintas (Andalalin). “Sebetulnya kami sudah mengurus IMB sejak September 2016, tapi sampai sekarang masih proses terus. Menurut saya ini terlalu lama,” kata Kepala Cabang Astra Motor Kedungsari, Jumanto.

Sebelum disegel, ia mencoba bernegosiasi dengan Satpol PP. Namun usahanya gagal dan tak melawan ketika bangunannya disegel. “Yang penting, saya sudah melaksanakan perizinan dan saya ada izin sementara,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun koran ini, rencananya diler tersebut akan beroperasi pada bulan ini. Beberapa pihak juga dimintai izin guna pemenuhan syarat izin gangguan lingkungan (HO).

Kepala Satpol PP Kota Magelang Singgih Indri Pranggana menjelaskan, temuan pembangunan tak ber-IMB ini didapatkan dari laporan masyarakat ke akun facebook Monggo Lapor. Lalu ia tindak lanjuti setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat.

Pihaknya juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban. Sebab, ia mengaku kecolongan dan tidak bisa bekerja sendiri bila tidak dibantu oleh masyarakat. “Pekan lalu sudah kami imbau untuk menghentikan pembangunannya dan mereka datang ke kantor. Saat itu kooperatif. Tapi perkembangannya, aktivitas pembangunan dimulai lagi,” ujarnya.

Singgih mengakui, ada kesalahan pemahaman dari pihak pelaksana terkait perizinan. Pengurusan IMB dengan berkas lengkap dan benar bisa diterbitkan kurang dari 1 bulan atau sekitar 15 hari. “Tapi banyak yang salah paham. Baru mengajukan dan masih proses tapi sudah dihitung harinya, lalu nekat memulai pembangunan. Harusnya tunggu dulu sampai IMB-nya terbit, baru lakukan pembangunan,” tandasnya.

Dengan adanya penyegelan ini, ia minta kepada pihak pelaksana pembangunan untuk segera melengkapi berkas yang kurang serta menghentikan aktivitas membangun secara total. “Harus berhenti total. Tapi kami memberikan toleransi material-material yang dikirim dari jauh-jauh untuk bisa diturunkan dulu dan itu hanya hari ini (Sabtu, 17/6), selanjutnya tidak,” tegasnya.

Masih dalam upaya penertiban, pihaknya juga fokus dalam memberantas reklame bodong. Informasi baru yang ia dapatkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMP2ST) sudah tidak lagi menerbitkan izin reklame jenis umbul-umbul, spanduk dan banner nonpermanen. “Kalau masih ada itu berarti melanggar.”

Alasan dibuatnya aturan ini, lanjut Singgih, karena di Kota Magelang sudah kelebihan berbagai jenis reklame, sehingga mengganggu estetika. D ibalik kebijakan ini, ada pengecualian. Yakni, pemasangan reklame yang bersifat insidental. Misalnya saat ada acara tertentu. “Kalau include dengan acaranya masih diizinkan.” (put)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here