Kuota Kurang, Digelar PPDB Tahap II

1074
PENJELASAN: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Gatot B Hastowo, saat menjelaskan pelaksanaan PPDB tahap II, kemarin. (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENJELASAN: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Gatot B Hastowo, saat menjelaskan pelaksanaan PPDB tahap II, kemarin. (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah akan menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahap II. Pasalnya, kuota peserta didik baru sejumlah SMA/SMK negeri belum terpenuhi. Namun secara makro, pelaksanaan PPDB online pertama dinilai lancar dengan tidak adanya kendala teknis yang berarti.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Gatot B Hastowo, mengatakan, PPDB online gelombang II rencananya akan dimulai pada hari yang sama dengan pengumuman hasil tahap I, yakni Senin (19/6) hingga Selasa (20/6) tepat pukul 10.00. Hal ini dilakukan sebagai langkah pemenuhan jumlah kuota penerimaan SMA/SMK yang belum tercapai.

”Nanti setelah pengumuman hasil PPDB online tahap I sudah bisa diakses mulai pukul 00.01, jam 10.00 pagi kita mulai buka PPDB online tahap II. Ini dilakukan sebab masih ada kuota yang belum terpenuhi. Misalnya, di Magelang, ada satu sekolah yang kelas MIPA-nya memiliki daya tampung 128 siswa, tapi baru terisi 60,” ungkap Gatot saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (16/6).

Nantinya, sejumlah sistem saat PPDB online pertama akan dihilangkan, sehingga siswa mendaftar murni menggunakan SHUN atau NEM saja. Sistem rayonisasi, penambahan nilai untuk siswa dengan kondisi tertentu akan dihilangkan, sehingga diharap PPDB online kedua akan menutup kekurangan kuota tersebut.

”Yang pasti kami terbuka kepada masyarakat bahwa masih ada sejumlah kuota yang belum terisi. Ini juga menjadi evaluasi bagi kami, kok bisa sampai terjadi sisa kuota, mengingat ini pelaksaan pertama oleh kami,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gatot juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait keluhan orang tua siswa terhadap penambahan poin pendaftar yang melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang dinilai tidak fair karena menggeser siswa dengan NEM murni saja.

Gatot mengatakan, pihaknya tidak bisa menyalahkan siapa pun, termasuk camat yang mengeluarkan SKTM. Sebab, dalam Permendikbud sudah jelas bahwa dalam penerimaan siswa baru diberikan kuota khusus minimal 20 persen. ”Berdasarkan Permendikbud  pasal 16 ayat 1 itu harus ada kuota miskin paling sedikit 20 persen. Itu paling sedikit ya berarti tidak boleh ditambah lagi,” kata dia.

Namun, dirinya menyayangkan oknum orang tua siswa maupun calon siswa yang membawa SKTM, padahal sebetulnya dirinya mampu. Agaknya Gatot mengamini beberapa orang tua yang memalsukan data diri dan secara sengaja menggunakan SKTM untuk mendapat tambahan nilai.

”Yang pasti, mulai penutupan kemarin saya telah instruksikan kepada sekolah-sekolah untuk membentuk tim verifikasi agar mendatangi dan cek langsung. Jika sampai terbukti sanksinya sudah jelas dalam pasal 16 ayat (3) Permendikbud Nomor 17 tahun 2017,” paparnya.

Sementara berdasarkan data saat ini, persentase secara kumulatif se-Jawa Tengah calon peserta didik dari keluarga miskin untuk SMA Negeri sebanyak 10.076 (8,24 persen) dari total daya tampung yang tersedia 112.792 orang. Sedangkan, SMK Negeri sebanyak 12.777 (12,24 persen) dari total daya tampung 98.100 orang. ”Dengan data tersebut, terlihat bahwa persebaran calon peserta didik dari keluarga miskin kurang merata. Sehingga, dengan alasan tersebut, Disdikbud Provinsi Jateng segera melakukan persiapan kaitannya dengan pelaksanaan PPDB online tahap II,” katanya. (tsa/adv/aro/ce1)