WORKSHOP : Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Fathan Subchi menyerahkan cinderamata kepada Muslimat NU Demak dalam acara workshop kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
WORKSHOP : Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Fathan Subchi menyerahkan cinderamata kepada Muslimat NU Demak dalam acara workshop kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Pengurus Cabang (PC) Muslimat dan PC Nahdlatul Ulama (PCNU) Demak menolak program Full Day School (FDS) yang digulirkan Menteri Pendidikan Nasional. FDS yang sedianya diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 mendatang ini, dinilai dapat mematikan kelangsungan pendidikan Madrasah Diniyyah (Madin) yang pelaksanaan pendidikannya dijalankan siang hari.

Hal ini disampaikan Ketua Muslimat NU, Sri Utaminingsih di sela Workshop Pimpinan Majlis Ta’lim dan Lembaga Keagamaan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di RM Kalijaga, Kamis sore (15/6) kemarin. FDS dinilai berseberangan dengan keberadaan madrasah Diniyah (Madin) termasuk di Demak. “Kami menolak FDS yang digagas Kementerian Pendidikan,” katanya.

Senada disampaikan jajaran pengurs PCNU Demak dalam rilisnya yang ditandatangani langsung Ketua PCNU Demak, Ir H Musadad Syarief di hadapan alim ulama dan pengasuh pondok pesantren (Ponpes) dalam kegiatan halaqah Ulama kemarin.

Menurut Kiai Musadad, selama ini pendidikan formal dan non formal khususnya madrasah diniyah dan pesantren berperan saling melengkapi serta mampu berjalan secara harmonis. Yaitu, pendidikan formal di pagi hari, Madin di siang hari dan pendidikan pesantren di malam hari. “Jadi, di NU tidak ada full day school. Sebab, secara langsung FDS tersebut dapat mematikan Madin yang pendidikannya dijalankan siang hari,” katanya.

Menurut Musadad, pendidikian karakter mestinya sudah include di setiap mata pelajaran (mapel). “Karena itu, tidak perlu menambah waktu yang menjadi haknya Madin dan pesantren. Maka dari itu, PCNU Demak bersama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyatakan menolak program full day school,” katanya.

Hadir dalam acara ini, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Fathan Subchi. Menurut Fathan, mestinya kebijakan tersebut jangan sampai merugikan ribuan Madin yang berada di bawah naungan NU. Sebab, lembaga pendidikan ini sudah ada sejak lama seiring dengan perkembangan pondok pesantren.

Secara terpisah, menanggapi FDS ini, Bupati HM Natsir belum bisa memberikan keputusan soal FDS tersebut. “Kami akan membahas dulu secara bersama-sama. Kami cermati dengan baik. Semua program itu ada plus dan minusnya. Karena itu, tidak perlu khawatir bagaimana pelaksanaannya nanti,” katanya. (hib/ida)