32 C
Semarang
Selasa, 22 Juni 2021

Peringatan Hari Pancasila Dinilai Kurang Greget

SALATIGA – Ketua DPRD Kota Salatiga Teddy Sulistyo mempertanyakan peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirasa kurang mengena. Pasalnya, upacara peringatan dilakukan dalam lingkup kecil, yakni di masing–masing instansi atau sekolah. Harapannya, peringatan bisa dilaksanakan dengan bersama di lapangan sebagaimana peringatan hari besar lainnya.

“Tanggal 1 Juni itu hari besar, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kok peringatannya di halaman masing–masing instansi. Ironis sekali, karena saya pikir upacara akan dilakukan seperti peringatan 17an,” ujar Teddy Sulistyo kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, saat ini banyak ancaman untuk mengganti dasar negara tetapi peringatannya malah seperti ini.

Ia memaparkan, para pelajar diminta untuk upacara di masing–masing sekolah. Namun di tataran para pengambil keputusan, lanjut dia, malah di halaman masing-masing instansi dan tidak bersama-sama. “Harusnya diperingati bersama. Memperingati saja harus menunggu radiogram dari pusat. Ini bukti kita belum melek ideologi. Harusnya jika Pancasila sebagai dasar negara, ya perlakukan seperti dasar negara,” imbuh dia.

Sementara itu, lingkungan Setda Pemkot Salatiga kemarin juga memperingati harlah Pancasila. Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris selaku inspektur upacara membacakan Sambutan Presiden RI dengan tema ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’.

“Kodrat Bangsa Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, agama, kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia,” terang dia membacakan sambutan.

Haris mengatakan, nilai-nilai keberagaman Indonesia sedang menghadapi tantangan oleh sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. “Masalah ini makin mencemaskan saat diperparah dengan penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias berita bohong.”

Peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, biksu, penanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila. Lebih lanjut, diingatkan pula perlunya kewaspadaan nasional terhadap pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-pancasila, anti-UUD 1945, dan anti-Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh lapisan masyarakat diajak untuk menjaga perdamaian, persatuan serta persaudaraan. (sas/ton)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here