Bangun Pos Pengaduan Dampak Tol

  • Bagikan
TERDAMPAK : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, bersama beberapa warga dan perwakilan pengelola proyek pembangunan jalan tol, saat mengadakan rakor di jalan tol, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
TERDAMPAK : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, bersama beberapa warga dan perwakilan pengelola proyek pembangunan jalan tol, saat mengadakan rakor di jalan tol, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

KAJEN – Lantaran banyak warga dari beberapa desa di Kabupaten Pekalongan, yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Pemalang – Batang sering mengadakan aksi unjuk rasa, mulai dari aksi blokir jalan dan penahanan terhadap sopir dan armada truk, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Senin (22/5) mengadakan Rapat Koordinasi pembahasan kerusakan jalan, dan keluhan warga terdampak pembangunan jalan tol di Desa Babalan Kidul, Kecamatan Bojong.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Desa dan perwakilan warga terdampak proyek jalan tol, perwakilan atau para manager PT Waskita, PT Sumber Mitra Jaya, PT Dirgantara, PT LMA, dan PT PBTR.

Setelah Kepala Desa dan perwakilan warga menyampaikan semua keluhan, terkait adanya dampak proyek pembangunan jalan tol, mulai dari kerusakan jalan dan polusi udara akibat debu yang ditimbulkan oleh kendaraan proyek, hingga solusi yang harus ditempuh untuk mempercepat pembangunan proyek Pekalongan Batang untuk menyambut arus mudik pada lebaran 2017.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, mengungkapkan pihaknya akan membentuk pos-pos pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat, terkait adanya dampak proyek pembangunan jalan tol yang melintas pada desa yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya pos pengaduan tersebut, akan ditempatkan pada jalan-jalan atau tempat strategis di desa yang terdampak langsung proyek jalan tol. Laporan warga akan ditampung oleh Kepala Desa, dan akan diteruskan kepada pihak yang berkepentingan.

“Pos pengaduan proyek jalan tol ini, untuk mempermudah pengaduan warga yang terdampak langsung. Sehingga warga tidak perlu lagi melakukan unjuk rasa, hingga penahanan kendaraan milik rekanan, karena akan menghambat proyek pembangunan jalan tol,” ungkap Asip.

Bupati juga mengatakan semua pengaduan warga yang terdampak proyek pembangunan jalan tol, yang disampaikan melalui pos pengaduan, akan ditindaklanjuti secara serius, berdasarkan skala prioritas permasalahannya yang bersifat kondisional.

Dia juga akan memanggil rekanan atau pengelola proyek jalan tol Pemalang – Batang, untuk dimintai pertanggungjawaban karena adanya dampak yang ditimbulkan, dari proyek yang sedang dikerjakan.

“Kita akan panggil langsung rekanan atau pengelola proyek jalan tol ini, untuk mencari solusinya secara cepat dan tepat, berdasarkan kondisional. Hal ini kami lakukan untuk mempercepat proses pembangunan proyek jalan tol, tanpa adanya gesekan dengan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan Pengelola Batang Tol Road atau PBTR, Nurozin, menegaskan pihaknya telah menyikapi kompensasi yang sudah laksanakan. Yakni berupa bentuk perbaikan jalan agar bisa dilalui para pemudik saat lebaran tahun ini.

Menurut dia, pihaknya juga akan menindaklanjuti semua keluhan warga, setelah adanya rembugan antara warga terdampak dengan PT PBTR berdasarkan kesepakatan bersama. “Intinya kami akan menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan, berdasarkan kondisional dan persetujuan pimpinan kami,” tegasnya. (thd/ric)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *