Ribuan Rumah Kos Ilegal

400 Pengusaha Kos Tertib Bayar Pajak

Must Read

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di...

Sehingga pengelola rumah kos harus menyediakan lahan parkir yang memadai agar kendaraan penghuni kos tidak parkir di pinggir jalan. Demikian pula dengan adanya rumah kos yang dihuni banyak orang, tentu menimbulkan potensi kerawanan keamanan. Baik bagi penghuni kos itu sendiri maupun masyarakat di sekitar lokasi.

”Sehingga pengusaha kos seharusnya melakukan perizinan, termasuk melibatkan masyarakat sekitar sebelum melakukan pembangunan rumah kos. Pengelola rumah kos juga wajib menyerahkan data identitas para penghuni kos kepada RT setempat,” paparnya.

Secara administrasi kependudukan, terang Suharsono, setiap warga luar kota yang tinggal di Kota Semarang juga diwajibkan memiliki kartu tinggal sementara. Namun demikian, penertiban pengelolaan rumah kos di Kota Semarang sejauh ini belum dilakukan secara maksimal.

”Pendataan belum maksimal, dan pengelola kos masih mengabaikan perizinan-perizinan. Padahal ini merupakan pelanggaran Perda. Karena setiap pembangunan rumah kos seharusnya memiliki perizinan baik IMB maupun izin akses jalan masuk,” katanya.

Lebih lanjut Suharsono menjelaskan, raperda pengelolaan rumah kos ini nantinya mengatur semua hal tersebut. Termasuk akan diatur tentang larangan-larangan dalam penyelenggaraan rumah kos. ”Seperti dilarang untuk kegiatan asusila dan hal-hal negatif lainnya. Serta sanksi bagi pengelola rumah kos yang melanggar,” ujarnya.

Selain pendataan rumah kos, lanjutnya, perlindungan terhadap pengelola rumah kos, dan potensi pendapatan daerah dari sektor ini akan lebih dioptimalkan. Dalam Raperda ini, Suharsono memastikan bahwa pengelola rumah kos akan dilindungi oleh Pemkot Semarang. Sedangkan Pemkot Semarang juga mendapatkan keuntungan dari sisi pendapatan pajak.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest News

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Random News

Pedagang Pasar Kembangsari Resah

TENGARAN—Pasar Kembangsari di Desa Karang Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang semakin memprihatinkan. Pasalnya banyak sampah berserakan dan beberapa toko mulai rusak. Kondisi itu diperparah...

Status Gunung Merapi Diturunkan

Didesak Perbaiki Jalur Evakuasi MUNGKID-- Status Gunung Merapi yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jogjakarta akhirnya dievaluasi setelah aktivitasnya menurun. Balai Penyelidikan dan Pengembangan...

Tak Ada CPNS Lewat Jalur Belakang

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemprov Jateng membuka tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai Juni 2018 mendatang. Terhitung ada 4.512 orang yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan di...

Tiga Siswa MI Diganjal OSN Provinsi

UNGARAN-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setingkat sekolah dasar (SD), merasa terdiskriminasi. Pasalnya, siswa didiknya yang berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten Semarang,...

More Articles Like This

- Advertisement -