Sehingga pengelola rumah kos harus menyediakan lahan parkir yang memadai agar kendaraan penghuni kos tidak parkir di pinggir jalan. Demikian pula dengan adanya rumah kos yang dihuni banyak orang, tentu menimbulkan potensi kerawanan keamanan. Baik bagi penghuni kos itu sendiri maupun masyarakat di sekitar lokasi.

”Sehingga pengusaha kos seharusnya melakukan perizinan, termasuk melibatkan masyarakat sekitar sebelum melakukan pembangunan rumah kos. Pengelola rumah kos juga wajib menyerahkan data identitas para penghuni kos kepada RT setempat,” paparnya.

Secara administrasi kependudukan, terang Suharsono, setiap warga luar kota yang tinggal di Kota Semarang juga diwajibkan memiliki kartu tinggal sementara. Namun demikian, penertiban pengelolaan rumah kos di Kota Semarang sejauh ini belum dilakukan secara maksimal.

”Pendataan belum maksimal, dan pengelola kos masih mengabaikan perizinan-perizinan. Padahal ini merupakan pelanggaran Perda. Karena setiap pembangunan rumah kos seharusnya memiliki perizinan baik IMB maupun izin akses jalan masuk,” katanya.

Lebih lanjut Suharsono menjelaskan, raperda pengelolaan rumah kos ini nantinya mengatur semua hal tersebut. Termasuk akan diatur tentang larangan-larangan dalam penyelenggaraan rumah kos. ”Seperti dilarang untuk kegiatan asusila dan hal-hal negatif lainnya. Serta sanksi bagi pengelola rumah kos yang melanggar,” ujarnya.

Selain pendataan rumah kos, lanjutnya, perlindungan terhadap pengelola rumah kos, dan potensi pendapatan daerah dari sektor ini akan lebih dioptimalkan. Dalam Raperda ini, Suharsono memastikan bahwa pengelola rumah kos akan dilindungi oleh Pemkot Semarang. Sedangkan Pemkot Semarang juga mendapatkan keuntungan dari sisi pendapatan pajak.