SIDAK KOS: Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos DPRD Kota Semarang saat sidak di rumah kos D’Paragon Jalan Yogya, kemarin. (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDAK KOS: Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos DPRD Kota Semarang saat sidak di rumah kos D’Paragon Jalan Yogya, kemarin. (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tergarap maksimal di Kota Semarang adalah sektor pajak rumah kos. Saat ini, dari ribuan rumah kos yang tersebar di Kota Atlas, tercatat baru 600 rumah kos resmi. Sisanya, dikategorikan tidak berizin alias ilegal.

Para pengusaha kos mengeruk keuntungan besar dari hasil bisnisnya. Namun diperkirakan ada ribuan pengusaha kos yang tidak membayar pajak. Saat ini, Pemkot Semarang sedang gencar melakukan penataan di sektor pengelolaan rumah kos ini. Selain tidak taat perizinan, rumah kos yang tidak berizin ini sulit terkontrol. Dampaknya banyak rumah kos kerap disalahgunakan menjadi sarang kejahatan. Mulai pergaulan bebas, sarang peredaran narkoba hingga sarang pelaku terorisme. Semua bermula dari lemahnya pengendalian pengelolaan rumah kos oleh pemerintah setempat.

Untuk itulah, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Rumah Kos di DPRD Kota Semarang. Tim ini masih terus melakukan pemetaan dan pendalaman kajian mengenai seluk-beluk pengelolaan rumah kos.

”Selama ini, rumah kos disebut legal atau ilegal, hanya berdasarkan atas membayar pajak atau tidak. Sedangkan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin penyambungan jalan masuk, selama ini diabaikan. Setelah izin dilengkapi, pengusaha kos harus membayar pajak. Ini sangat eman-eman kalau tidak ditertibkan,” kata Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos, Suharsono, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di rumah kos D’Paragon yang terletak di Jalan Yogya, tak jauh dari Jalan Veteran, Semarang, Selasa (16/5).

Dikatakannya, penertiban rumah kos ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat pertumbuhan Kota Semarang sangat pesat. Sebab, bagaimanapun pembangunan rumah kos terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Bahkan jika tidak dapat dikendalikan, dampaknya bisa merembet terhadap tindakan penyalahgunaan tempat kos.

”Sesuai aturan, setiap pengusaha kos yang memiliki 10 kamar nantinya harus melakukan proses perizinan. Sebab, rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar, tentu memiliki dampak lingkungan dan menimbulkan persoalan baru. Misalnya, akses jalan maupun persoalan parkir,” bebernya.