33 C
Semarang
Rabu, 15 Juli 2020

Perangkat Desa Diminta Tinggal di Lokasi

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

WONOSOBO – Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyebut bahwa calon kepala desa dan perangkat desa boleh diisi warga lain daerah, mengundang kekhawatiran berbagai pihak. Termasuk bagi Camat Kepil Singgih Kuncoro saat ditanya partisipasi peserta penjaringan perangkat.

“Memang, siapapun asal berwarga negara Indonesia berhak menjadi perangkat. Niatan itu sangat baik. Cuma nanti kalau sudah jadi, gimana? Apakah tinggal di desa tempat tugas atau tidak?,” katanya.

Ia menyebut, meski jam tugas sudah ada aturannya, namun keberadaan perangkat di desa tetaplah penting. Khususnya saat dibutuhkan masyarakat untuk masalah mendesak. “Misal ada orang sakit, malam-malam dia butuh surat pengantar malam itu juga, terus gimana kalau Sekdesnya tidak ada,” kata Singgih.

Karena itu, beberapa desa di Kepil telah membuat konsensus sederhana bahwa calon perangkat ditanyai kesediaan tinggal di desa setempat jika terpilih. “Paling hanya itu. Bagaimanapun masyarakat butuh perangkat sewaktu-waktu,” ujarnya.

Di Kepil ada 38 kursi perangkat yang diperebutkan pendaftar. Rinciannya, jabatan sekdes sejumlah 11, kaur (8), kasi (9) dan kadus (10). Dari 38 posisi yang diperebutkan, banyak pendaftar dari luar daerah.

Kondisi itu juga dikhawatirkan oleh Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro, dengan semakin banyaknya perangkat dari luar desa berpotensi menimbulkan ketidakrelaan masyarakat. Dikhawatirkan, kondisi ini akan mengganggu jalanannya pemerintahan desa.

Selain itu, dalam teknis rekruitmen, ternyata masih banyak yang perlu dikoreksi. Sebut saja, aturan penyertaan sertifikat komputer bagi pendaftar perangkat tanpa terkecuali. Padahal, banyak dijumpai pendaftar memiliki latar belakang ilmu pengoperasian komputer baik D3 maupun S1, ternyata dikalahkan dengan orang yang memiliki sertifikat kursus komputer.

“Masih banyak celah di Perda, Perbup. Makanya perlu direvisi kembali, termasuk yang tadi itu, usai terpilih harus menetap atau tidak perlu pembahasan lebih lanjut,” jelasnya. (cr2/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Gaet Segmen Anak Muda

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Suzuki kembali melakukan penyegaran terhadap produk unggulannya dengan meluncurkan Ignis Sport Edition. Produk yang menjadi salah satu backbone Suzuki tersebut dikeluarkan...

Sweet Seventeen

http://radarsemarang.com/wp-content/uploads/2017/04/SWEET-SEVENTEEN-LOW.pdf

Pramuka Diminta Inovatif

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Dilantik sebagai ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Pramuka Batang, Bupati Batang Wihaji meminta pramuka harus inovatif. Apalagi saat ini teknologi sudah luar...

Anggota PPK Berkurang, Sulitkan Penyelenggara Pemilu

TEMANGGUNG - Pada gelaran pemilu serentak 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihadapkan dengan persolaan yang menyulitkan. Pasalnya, dengan UU Pemilu yang baru, penyelenggara...

13 Sekolah Harus Menginduk

RADARSEMARANG.COM, TEMANGGUNG – Tidak semua sekolah di wilayah eks Karesidenan Kedu bisa menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) SMA/SMK secara mandiri. Ada 13 sekolah...

Seluruh Jaminan Kesehatan Langsung Dibayar Negara, Keluarga Dilatih Keterampilan

KESULITAN yang dihadapi keluarga penderita thalasemia asal Kabupaten Magelang, akhirnya tertolong usai audiensi dengan anggota DPRD setempat. Mereka yang salama ini membayar jaminan kesehatan...