32 C
Semarang
Rabu, 23 Juni 2021

Nelayan Diminta Beralih ke Alat Ramah Lingkungan

Meski Pelarangan Cantrang Diundur Desember 2017

BATANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengimbau para nelayan yang selama ini menggunakan cantrang, untuk segera beralih menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Meskipun pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang diundur hingga akhir Desember 2017.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, Lalu M Syafriadi mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) selama ini memang menimbulkan pro dan kontra. Karena sebagian besar nelayan masih menggunakan modifikasi jaring trawl seperti cantrang, dogol, lamparan dan arad. Sehingga ada kendala dalam penerapan peraturan tersebut.

“Karena ada kendala tersebut sekaligus menyesuaikan dengan kemauan nelayan terkait penerapan larangan penggunaan alat cantrang, maka diundur hingga akhir Desember 2017,” kata Lalu M Syafriadi saat menggelar Apel Bersih Pantai dan Pelabuhan yang berlangsung di TPI Desa Klidang Lor Kecamatan Batang, Senin (8/5) kemarin.

Sedangkan pada kegiatan Apel Bersih Pantai dan Pelabuhan di TPI Batang, Syafriadi meminta para nelayan agar tetap menjaga kebersihan pelabuhan dan pantai. “Kita harus menjamin kebersihan termasuk ketika ikan datang, kemudian dilelangkan di TPI. Maka, lantainya harus bersih. Itu menjadi bagian keamanan pangan,” serunya.

Karena itulah, pihaknya mengimbau kepada para pelaku usaha di bidang perikanan, penyedia protein ikan untuk anak bangsa, harus turut serta menjaga kebersihan pelabuhan dan pantai.

“Semua pihak memiliki tanggung jawab bersama, untuk menjaga pelabuhan dan pantai agar tetap bersih dan nyaman. Tak hanya itu, bersih pantai merupakan upaya penyelamatan potensi pesisir dan laut dari ancaman pencemaran lingkungan,” terangnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang, Siswo Laksono yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, mengharapkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng sebagai untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme penggantian dari alat tangkap cantrang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. “Termasuk memfasilitasi kredit perbankan, sehingga nelayan tidak merasa dirugikan,” harapnya.

Disampaikan juga, kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Pelabuhan Perikanan Klidang Lor dapat dimanfaatkan untuk mengurus perizinan operasi kapal. Namun, jika ditemukan adanya pungutan liar (pungli), masyarakat didorong untuk berani melaporkan kepada Pemkab Batang. “Jika ada pungli, laporan ke saya langsung, karena bayarnya pun sudah cetho,” kata Siswo Laksono. (han/ida)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here