Pedagang Keluhkan Maraknya Minimarket

  • Bagikan
MENJAMUR : Keberadaan minimarket di pedesaan mendapat keluhan dari sejumlah pihak khususnya pedagang kelontong. (AHMAD ABDUL WAHAB/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENJAMUR : Keberadaan minimarket di pedesaan mendapat keluhan dari sejumlah pihak khususnya pedagang kelontong. (AHMAD ABDUL WAHAB/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Menjamurnya pendirian minimarket di Kabupaten Demak berimbas gulung tikarnya usaha milik warga. Pasalnya, minimarket tersebut sebagian berdiri bersebelahan dengan toko kelontong milik warga di kawasan pedesaan.

Salah satunya dikeluhkan salah seorang pemilik toko kelontong di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen. Dia mengatakan, karena tidak adanya sekat pembatas antara warung dan minimarket tersebut, menyebabkan omzet pendapatannya menurun drastis. “Otomatis omzet pendapatan menurun drastis. Tapi mau bagaimana lagi?” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (5/5) kemarin.

Hasbuna menyayangkan hal tersebut. Lantaran izin pendirian minimarket di kawasan pedesaan sangat mudah dan seakan tanpa ada persyaratan sama sekali. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat besar, terlebih bagi para usaha dagang kecil milik warga. “Bahkan toko pakaian sebelahnya saja yang dulunya ramai, sekarang berangsur-angsur sepi. Jadi aneh, jika perizinan terus dikeluarkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pedagang lain yang kiosnya berhadapan langsung dengan minimarket, Bu Temu, mengaku khawatir jika kelangsungan usahanya bakal tergusur dengan maraknya pembangunan minimarket. Menurutnya, pembangunan toko-toko modern tersebut tidak sesuai prosedur, sebab tidak ada musyawarah baik dengan warga maupun pedagang sekitar minimarket berdiri. “Bahkan tidak pernah ada dialog dengan warga,” tutur pedagang Desa Mranggen tersebut.

Terpisah, Ketua Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Muhammad Rifai, berencana membawa hal tersebut ke DPRD Kabupaten Demak setelah adanya tindak lanjut dari Pemkab Demak pasca mediasi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Terkait maraknya minimarket di Demak, dikatakan, ada 2 hal yang menjadi penyebabnya, yaitu longgarnya perizinan dan lemahnya aparatur dalam melakukan tindakan tegas. “Sejak 2015, perizinan pendirian minimarket semakin longgar yakni ditandai Perbup nomor 18 dan 19 dan muncul perbup nomor 34 perubahan dari nomor 19 dimana minimarket boleh berdiri di Demak padahal sebelumnya perizinan sangat dibatasi,” katanya. (mg28/ida)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *