33 C
Semarang
Minggu, 12 Juli 2020

DPRD Batang Belajar Pelayanan Publik dengan Pemkab Bintan

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

BINTAN-Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batang studi banding ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menyusul keberhasilan Pemkab Bintan dalam memperoleh Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Desember 2015 silam.

“Predikat dari Ombudsman tersebut, membuktikan bahwa Pemkab Bintan memang bagus dalam pelayanan kepada masyarakatnya,” kata pimpinan rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batang, Wakil Ketua DPRD Batang, H Nur Untung Slamet.

Dijelaskan, kedatangannya dari Batang dalam rangka diskusi dan bertukar pikiran, terkait pelayanan publik di Bintan, sehingga dapat penghargaan dari Ombudsman RI. “Saya mewakili rombongan, ingin berdiskusi dan tukar pikiran terkait Layanan Publik, bagaimana dan seperti apa disini,” kata Untung, Rabu (3/5) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, rombongan Komisi A terdiri atas I’anatul Fikriya dan Fatkhurrohman Rohman dari Fraksi PKB, Junaenah dan H Purwanto dari Fraksi PDIP, Istikhanah dari Fraksi Golkar, H Juki dari Fraksi PAN PKS, Tuhlan dari Fraksi Demokrat, Purwandi dai Fraksi PKB (Nasdem), dan Moh Nur Imanullah dari Fraksi PPP.

Sementara itu, Pemkab Bintan diwakili Sekda setempat Drs Adi Prihantara didampingi kepala Organisasi, Kabag Protokol, Kepala Dinas Kesehatan, Asisten 1 beserta jajarannya.

Mewakili rombongan, Fatkhur Rohman menanyakan bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik di Bintan apakah sudah ada Perda terkait dan bagaimana bisa mencapai hal tersebut (predikat dari Ombudsman). Serta adakah LSM di Bintan yang juga melakukan pengawasan terkait layanan publik tersebut. Sementara itu, Fikriya menambahkan adakah lembaga khusus yang melayani permasalahan atau pelajaran dari masyarakat terkait layanan publik.

Menurut Sekda Bintan, pencapaian prestasi tersebut tidak lepas dari kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansinya masing-masing. “Sebenarnya Perda Pelayanan Publik disini belum ada. Baru akan dibuat seperti di Pemkab Batang. Juga patut diketahui Ombudsman menilai Bintan bagus, dalam tataran pelayan oleh pemerintah saja, bukan dalam hal semua layanan,” jelasnya.

Berbagai layanan publik, yang dinilai bagus, antara lain Paten, berupa pelayanan di tingkat kecamatan hingga desa. Tentu saja, yang paling bagus adalah PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Namun hingga sekarang, kata Sekda, memang masih banyak kendala di PTSP. Yaitu harus ada izin dari dinas teknis untuk rekomendasi perizinan. Karena terkait dengan penegakan hukum, harus ada tanggung jawab ke depannya. Sehingga masih butuh waktu, karena satu izin butuh beberapa rekomendasi. Untuk mempersingkat izin ini, masih akan didiskusikan.

“Masalah izin, teknisnya masih ada kendala, namun kami duduk dalam satu meja agar ada solusi. Yang jelas, kalau dari sisi pungutan, murni tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Selanjutnya, terkait LSM di Bintan, tidak ada yang bekerja sama dengan pemerintah. Juga terkait pengaduan masalah publik, belum ada lembaga khusus. Namun masih menggunakan sistem SMS kepada bupati langsung dari warga maupun RT setempat. “Disini pengaduan langsung melalui SMS Bupati. Kalau pagi-pagi Pak Bupati marah-marah, berarti ada laporan tidak enak dari masyarakat. Namun, ke depan direncanakan akan dibentuk lembaga khusus, agar bupati tidak pusing,” ujarnya.

Dicontohkan lagi, seperti pendidikan dan kesehatan warga Kabupaten Bintan dijamin pemerintah. Sehingga pendidikan sampai SMP gratis, tidak hanya biaya sekolah, dari pakaian sekolah komplit, juga peralatan sekolah sampai transportasi. Juga pada kesehatan juga dijamin gratis, dari BPJS kami tanggung, Puskesmas gratis cukup dengan menunjukkan KTP berobat di Puskesmas Bintan.

“Semua biaya pendidikan harus gratis, yang menarik pungutan akan ditindak. Tidak boleh ada tarikan apapun kepada pelajar dan wali siswa. Kesehatan juga, BPJS warga, pemerintah yang nanggung. Berobat di Puskesmas cukup bawa KTP berobat gratis,” tegasnya. (han/adv/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Sebelum Ibadah, Gereja Disterilkan

MAGELANG-Aparat kepolisian memperketat pengamanan gereja jelang ibadah Kamis Putih dan Jumat Agung yang menjadi satu rangkaian dari perayaan Paskah 2017. Apalagi Kamis (13/4), jemaah...

Dies Natalis ke-53 UNNES Mendunia dengan Prestasi dan Karya

RADARSEMARANG.COM - SEIRING bertambahnya umur, Universitas Negeri Semarang (UNNES) terus berkembang dan maju. Bahkan, kampusnya semakin hijau dan budaya akademiknya semakin unggul. Hal itu...

Ingin Jangkau 36 Ribu Naker

MAGELANG--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Magelang menargetkan 36.539 tenaga kerja (naker) di Magelang terdaftar menjadi peserta pada 2017. Hingga saat ini, pihaknya...

Banyak yang Masuk Angin, Pondok Siapkan Dokter

Setiap Ramadan tiba, Pondok Sepuh Masjid Payaman selalu dikunjungi orang-orang tua dari berbagai daerah. Mereka ingin beribadah dengan khusyuk hingga rela meninggalkan keluarga di...

Percepat Perbaikan, Jalan Kaliwungu-Boja Ditutup

KENDAL—Jalan Kaliwungu-Boja rencananya akan ditutup bagi kendaraan roda empat. Hal itu dilakukan lantaran kondisi longsor akibat tanah labil semakin mengkhawatirkan dan sangat berisiko jika...

Anak Ibu Tewas Terlindas Truk

UNGARAN-Nahas menimpa Anis Musbiatul, 6, dan ibu kandungnya Lili Musabiatun Nur, 39, warga Gunungpati Semarang, Selasa (28/2) kemarin. Keduanya tewas terlindas truk dalam kecelakaan...