24.9 C
Semarang
Rabu, 14 April 2021

DPRD Sampaikan Empat Rekomendasi

Tanggapi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

spot_img
spot_img

WONOSOBO—DPRD Kabupaten Wonosobo menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2016 dalam rapat paripurna istimewa DPRD yang digelar pada Selasa (2/5) di ruang rapat utama DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Wonosobo Afif Nurhidayat, didampingi Wakil Ketua M Albar, Heru Irianto, dan Sumardiyo, serta dihadiri anggota semua DPRD dan Bupati Eko Purnomo. Turut mendampingi bupati, sekretaris daerah dan sejumlah pimpinan OPD. Anggota DPRD, Murkamtoro Prasetyo, membacakan rekomendasi DPRD.

“Rekomendasi yang diberikan terbagi dalam 4 rekomendasi,” kata Murkamtoro. Pertama, rekomendasi secara umum terhadap penyajian laporan dan data, yakni perlu ditambahkan dalam RKPD, skala pengukuran capaian kinerja suatu urusan, sehingga dapat dinilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu urusan.

“Serta perlu menyamakan indikator dalam perencanaan (RKPD) dengan realisasi (LKPJ), sehingga memudahkan pengukuran terhadap perkembangan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dan perlu kajian konstruktif permasalahan dan solusi atas perbedaan antara perencanaan (RKPD) dengan realisasi kinerja dalam LKPJ,” beber Murkamtoro.

Ia mencontohkan seperti realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Dasar dalam LKPJ yang rendah dan hasil analisanya karena kekurangan gedung sekolah. “Maka, DPRD bisa memperbaikinya kinerja urusan tersebut dengan menambah anggaran untuk pembangunan sekolah baru pada RKPD 2018,” katanya.

Rekomendasi kedua, kata Murkamtoro, terkait rekomendasi aspek legal formal bahwa LKPJ merupakan laporan kinerja. LKPJ juga merupakan salah satu bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah (pasal 69 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 tahun 2014) dan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2010. Yaitu, bahwa fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan kebijakan yang berorientasi pada pengambilan kebijakan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan menilai sisi outcome atas suatu kegiatan.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bentuk LKPJ adalah laporan kinerja nonkeuangan yang dirumuskan dalam bentuk indikator Kinerja RKPD merupakan Perameter untuk menyusun LKPJ,” katanya.

Murkamtoro menyampaikan, LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan, rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Yaitu bahwa pengukuran kinerja dalam LKPJ adalah untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual (LKPj) dengan kinerja yang ditargetkan (RKPD).

“Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, DPRD menilai bahwa format LKPJ tidak tepat, sehingga perlu dilakukan perbaikan penyajiannya untuk masa yang akan datang.” Hal ini karena indikator kinerja yang dilaporkan dalam LKPJ 2016 berbeda dengan indikator dalam RKPD 2016. Sehingga capaian kinerja dalam LKPJ tidak berdasarkan target kinerja dalam RKPD.

“Kemudian banyak indikator kinerja dan target capaian dalam RKPD yang tidak dilaporkan dalam LKPJ.”

Rekomendasi ketiga, kata Murkamtoro, rekomendasi kinerja. Yaitu, perlu adanya mekanisme koordinasi yang baik dan jelas, dalam lingkungan internal pemerintah daerah. Di mana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan di pemerintah daerah, sedangkan sekda sebagai pemegang fungsi kebijakan, monitoring dan evaluasi, maupun dengan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah yang bekerja sesuai tupoksi dan kewenangannya.

“Perlu adanya sikap keterbukaan dan kebersamaan antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun target kinerja dengan laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah,” tegasnya.

Sedangkan rekomendasi keempat, rekomendasi capaian kinerja utama prioritas. Yakni, diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Seperti halnya berkaitan dengan penegakan Perda terkait keberadaan toko modern yang jelas melanggar peraturan yang ada. “DPRD akan melakukan pengawasan secara terus menerus sesuai kewenangannya,” katanya. (ali/adv)

spot_img

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here