32 C
Semarang
Jumat, 25 Juni 2021

Desak Perusahaan Tetapkan Struktur Skala Upah

SEMARANG – Kalangan DPRD Jateng mendesak agar seluruh perusahaan segera menetapkan struktur skala upah. Hingga saat ini, baru sebagian kecil saja yang sudah melaksanakannya. Padahal, penetapan struktur skala upah merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Anggota Komisi E DRPD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengakui jika hari buruh 1 Mei mendatang dianggap sebagai momentum tepat untuk mengingatkan kewajiban perusahaan. Memang, pemerintah baru menentukan struktur skala upah pada Oktober mendatang.

”Tapi semakin cepat diputuskan dan diterapkan, akan lebih baik bagi kedua belah pihak (perusahaan dan buruh). Kinerja buruh akan lebih bagus karena mendapat upah tambahan dari hitungan struktur skala upah. Kalau kinerja buruh bagus, kan perusahaan yang diuntungkan,” jelas politikus Partai Gerindra ini, Minggu (30/4).

Seperti yang diketahui, struktur skala upah merupakan upah tambahan sesuai kesepakatan bipartit antara perusahaan dengan buruh, sesuai kriteria. Dengan aturan struktur skala upah tersebut, upah minimum kabupaten/kota 2017 benar-benar mrnjadi upah minimum lantaran ada tambahan yang diperoleh buruh.

Besaran struktur skalah upah ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Seperti lamanya masa kerja, produktivitas, prestasi, latar belakang pendidikan, hingga abeseni masing-masing buruh.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jateng, Gideon Suhartoyo menambahkan, dari datanya, masih banyak perusahaan di Jateng belum menetapkan struktur skala upah. Dia pun meminta Pemprov Jateng ikut mengawal perintah penetepan struktur skala upah. Hal itu bisa dilakukan melalui fasilitasi bimbingan teknis tentang tata cara teknis penyusunan formula skala upah.

”Sampai saat ini banyak yang belum menentukan struktur skala upah. Kami juga meminta pemerintah ikut mengawal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaktertrans) Jateng, Wika Bintang mengaku tidak punya data pasti mengenai jumlah perusahaan yang telah menerapakan sistem skala upah. ”Memang belum banyak karena menurut PP Nomor 78 Tahun 2015, Struktur Skala Upah baru diwajibkan pada Oktober mendatang,” terangnya.

”Pemberian sanksinya bertahap. Kami akan memberi peringatan tertulis sebanyak dua kali. Jika masih dilanggar, ya akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” bebernya. (amh/zal/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here