Uang Jasa Gelapkan Perkara

  • Bagikan

SEMARANG – Sistem penegakan hukum dikupas secara gamblang dalam buku berjudul ’Advokat dan Penegakan Hukum’ karangan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, Theodorus Yosep Parera, yang dibedah dalam acara berkonsep Law Season Conference, di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Semarang (USM), Kamis (27/4).

Buku setebal 142 halaman tersebut diurai dalam 6 bab, di antaranya tentang prosesi advokat, penegakan hukum, isu-isu utama dalam penegakan hukum, krisis penegakan hukum, prinsip-prinsip moral yang relevan bagi penegak hukum, dan tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum.

”Krisis penegakan hukum saat ini semakin mengkhawatirkan. Bahkan tidak hanya dalam subsistem tertentu, melainkan hampir seluruh sistem penegakan hukum dari pra ajudikasi hingga tahap eksekusi,” kata Theodorus Yosep Parera dalam bukunya.

Menurutnya mafia hukum bekerja sebagai jejaring yang mengatur dan memperdagangkan perkara serta sampai menentukan bentuk putusan. Sehingga nasib keadilan sudah ditentukan bagaimana mafia hukum berpikir tentang hukum.

”Sebagai sebuah jaringan, mafia hukum bergerak diam-diam. Bahkan kerahasiaan sangat dijaga, tidak hanya dari intipan publik, tetapi juga dari kolega mereka dalam korp penegak hukum,” ungkap Yosep saat mengurai buku pada bagian topik Krisis Penegakan Hukum.

Yosep memberikan contoh pada tahap penyelidikan, modus yang mengemuka adalah permintaan uang jasa dan penggelapan perkara. Ia menyampaikan, dalam kasus tersebut laporan perkara hanya akan ditindaklanjuti setelah menyerahkan uang jasa.

”Demikian halnya dalam penggelapan perkara, penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan menyerahkan sejumlah uang kepada oknum aparat. Sama halnya pada tahap penyidikan atau penuntutan, namun modusnya lebih beragam seperti negosiasi perkara, pemerasan, negosiasi status, pelepasan tersangka, penggelapan perkara, serta pengurangan tuntutan,” jelasnya.

Dalam acara bedah buku tersebut, juga dihadirkan dua narasumber yakni, nominator 2 besar calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Bernard L Tanya dan dosen magister ilmu hukum USM, Kadi Sukarna.‎

Menanggapi buku tersebut, Bernard menyampaikan tanggung jawab sebagai penegak hukum, mengharuskan seorang advokat untuk tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum melalui pendampingan klien. Namun demikian, lanjut Bernard, dalam pendampingan seorang klien, tidak boleh membuat seorang advokat membenarkan segala kesalahan klien.

”Tapi klien yang bersalah juga harus dibela hak-haknya dalam kerangka peradilan yang adil. Itulah tanggung jawab sebagai seorang advokat, yang juga bagian dari penegak hukum, bukan sebagai pembela klien,” kata Bernard.

Sedangkan, Kadi Sukarna menyatakan, sebagai seorang advokat maka harus cerdas. Menurut kalau di luar negeri menjadi advokat maka keilmuannya harus benar-benar teruji. Ia juga menyampaikan, membahas masalah hukum bagi calon sarjana hukum maka tidak harus difokuskan berpikir setelah lulus menjadi apa. (jks/zal/ce1)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *