32 C
Semarang
Sabtu, 19 Juni 2021

Bupati Klaten Akui Terima Rp 270 Juta

SEMARANG – Bupati Klaten non-job, Sri Hartini mengakui menerima uang syukuran Rp 270 juta dari Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik Kebumen Bambang Teguh Satya saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjerat Kepala Seksi SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (26/4).

”Uang itu saya terima sekitar Desember 2016. Pemberian Pertama Rp 100 juta dan kedua Rp 170 juta. Uang itu dari Bambang, saya menerima cuma 2 tahap. Itu memang uang syukuran dan sudah tradisi,” katanya

Dia menduga tradisi menerima uang syukuran tersebut sudah ada saat masa jabatan bupati-bupati sebelumnya. ”Yang membuat istilah syukuran siapa, saya kurang paham, cuma saya tahu mungkin dari dulu-dulu sudah begitu, khususnya kalau akan ada penerimaan jabatan. Mungkin juga sudah dari bupati-bupati sebelumnya,” kata Sri saat dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Antonius Widijantono.

Sri juga mengaku karena sifatnya diberi, sehingga uangnya langsung diterima. Ia juga mengaku kalau uang tersebut saat diberikan Bambang cuma dikatakan, sisanya akan diserahkan nanti untuk kekurangannya karena Suramlan baru memberikan Rp 100 juta untuk menjadi Kabid SMP.

”Waktu Bambang datang sendiri dan cuma menyerahkan uang saja, katanya untuk jadi Kabid SMP, sisanya tidak saya tanya. Pak Bambang mengatakan Bu, ini titip nanti kekurangannya besok sowan lagi,” ungkapnya.

Atas penyerahan uang tersebut, Sri mengaku langsung memanggil Slamet (Sekretaris Baperjakat), selaku yang mendata tentang kenaikan jabatan. Sri juga langsung menyerahkan dan memperlihatkan nama-nama yang akan naik jabatan di Dinas Pendidikan. Ia juga mengaku kalau besaran uang syukuran antara Kasi dan Kabid berbeda. Dari Rp 200 juta dan Rp 300 juta. Sri menegaskan kalau untuk promosi SOTK tersebut semuanya sudah diserahkan ke dinas masing-masing.

”Saat memberi data-data itu tim Baperjakat sudah dibentuk, suratnya agak lupa nomornya. Baperjakat mau bekerja mendekati SOTK saja. Kriteria seseorang menduduki jabatan pertama untuk pengisian jabatan, karena tidak hafal dan tidak tahu jadi saya perintahkan dinas masing-masing, dengan begitu jabatannya tepat, makanya diambil dari usulan dinas masing-masing,” tandasnya.

Dia mengatakan, untuk Dinas Pendidikan khusus job penempatan SD-SMP, seingatnya ada pada September atau Oktober. Ia mengaku mengetahui dari laporan BKD yang secara langsung dilapori Satiasto dan Slamet, kemudian ia memanggil pegawai Dinas Pendidikan yakni Dirno dan Bambang.

Selain Sri Hartini juga ada 3 saksi lainnya yang diperiksa secara terpisah, yakni dua di antaranya dari pihak swasta Ponidi dan Dandi Ivan Choiry, sedangkan 1 lagi saksi dari PNS Kabupaten Klaten, Jaka Salwadi. Dalam perkara tersebut, JPU KPK, Dodi Sukmono mendakwa Suramlan telah melakukan suap kepada Bupati Klaten Sri Hartini untuk mendapat jabatan tersebut. Suap diberikan sebesar Rp 200 juta melalui mantan Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik Kebumen Bambang Teguh Satya. Suramlan juga didakwa bersalah melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi sebagaimana pasal 5 dan pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (jks/ric/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here