33 C
Semarang
Senin, 10 Agustus 2020

Pengelolaan Terminal Bulupitu Masih Rancu

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

PURWOKERTO – Meski pengelolaan Terminal Bulupitu Purwokerto yang masuk kategori tipe A sudah diserahkan pusat per 1 Januari 2017 lalu, namun sampai saat masih rancu. Sebab, hingga Senin (17/4) lalu, belum ada verifikasi dari pemerintahan pusat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Banyumas Sugeng Hardoyo mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan dokumen yang diperlukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal tersebut yang menyebabkan kerancuan untuk aset yang jelas dikelola pusat dan mana yang dikelola pemerintah daerah. “Kami mematuhi apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat, apalagi sudah ada peraturannya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan terminal tipe A, di mana terminal itu harus diserahkan pada Kemenhub,” katanya.

Sugeng menuturkan, proses kesepakatan untuk verifikasi belum dapat dipastikan waktu selesainya. Namun, untuk beberapa hal sudah bergantung pada pusat, seperti kepegawaian baik Pegawai negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Harian Lepas (PHL).

Menurutnya, pelaksanaan yang lama ini bisa jadi disebabkan banyaknya terminal tipe A di seluruh Indonesia. Selain itu, juga karena di setiap daerah memiliki pemasalahan yang berbeda. “Di Banyumas, tidak ada masalah krusial yang menghambat proses penyerahan dokumen,” ujar Sugeng.

Sementara itu, sesuai addendum atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokok, yang masih dikelola oleh pemerintah daerah adalah blok terminal sebelah timur, blok parkir dan penitipan kendaraan, serta taman lalu lintas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Bulupitu Purwokerto Hadi Suharto menambahkan, selama masa verifikasi dokumen, untuk retribusi bus, kios, dan toilet tidak dikenakan biaya. Hal itu ditunggu hingga ada pengganti dari peraturan daerah (perda). “Kalau sudah ada verifikasi dan pelaksanaan penyerahan aset, istilahnya bukan lagi retribusi tapi penerimaan negara bukan pajak,” kata Hadi. (ely/acd/jpg/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Komitmen Tingkatkan Pendidikan Warga

BANCAK – Desa Boto memiliki komitmen tinggi untuk menciptakan generasi muda yang berpendidikan. Salah satu yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan memanfaatkan tanah kas desa...

Open Data Diyakini Cegah Penyimpangan

WONOSOBO–Pemkab Wonosobo intens menyosialisasikan program open data berbasis online dan offline bagi penyelenggaraan keuangan pemerintahan desa. Program ini diyakini memiliki kontrol cukup efektif untuk...

Telusuri Buku SD Kontroversi Yerusalem

SEMARANG – Viral buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas 6 SD Penerbut Yudhistira terkait kontroversi Yerusalem Ibu Kota Israel yang tersebar melalui media...

Deklarasikan Stop BABS 

KENDAL - Desa Pojoksari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal menggelar Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Deklarasi ini sebagai bentuk gerakan bersama untuk membangun...

BK Kedepankan Musyawarah Mufakat

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jateng mengedepankan musyawarah dalam memecahkan permasalahan internal kelembagaan. Semua itu, membuat tidak ada kegaduhan dalam penyusunan alat kelengkapan...

Sebaiknya Sebelum Usia 35 Tahun, Tingkat Keberhasilan 30 Persen

Bagi pasangan suami istri yang lama membina rumah tangga, namun belum dikaruniai keturunan, program bayi tabung jadi solusinya. Di Kota Semarang, sejumlah rumah sakit...