33 C
Semarang
Jumat, 10 Juli 2020

Tarif Tinggi agar Tak Jadi Tempat Penitipan

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

MANAGER Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang, Edy Koesyowo, mengatakan jika pengelolaan lahan parkir di wilayah Daop 4 Semarang diserahkan kepada pihak kedua, yakni PT Reska Multi Usaha. Pihak kedua ini, kata dia, adalah anak perusahaan PT KAI yang ditunjuk untuk mengelola lahan parkir di semua stasiun di Indonesia.

”Lahan parkir di stasiun diserahkan ke PT Reska, mereka yang mengelola dan menerapkan besaran tarif parkir tersebut,” katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Edy menjelaskan, jika pihak kedua yang telah ditunjuk oleh pusat tersebut memakai lahan yang ada dengan sistem sewa. Selain itu, PT Reska sendirilah yang menyiapkan segala sarana maupun prasarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola parkir di setiap stasiun.

”Kalau besarannya disesuaikan dengan peraturan di masing-masing daerah. Selain itu PT Reska juga melakukan penyesuaian tarif baru-baru ini,” bebernya.

Tarif yang disesuaikan mulai 6 Februari lalu itu, lanjut dia, telah melalui beberapa kajian dan pertimbangan. Saat ini, tarif parkir di Stasiun Tawang maupun Stasiun Poncol sebesar Rp 5.000 per dua jam pertama. ”Besaran kenaikannya tidak begitu tinggi, tahun lalu per dua jam pertama sekitar Rp 3.000-Rp 4.000,” jelasnya.

Humas PT Reska Multi Usaha, Nyoman Suwardhaita, mengatakan, jika besaran tarif yang ada di stasiun disesuaikan dengan peraturan daerah setempat. ”Selama 3-4 tahun tarif tidak mengalami kenaikan, baru tahun ini disesuaikan atau mengalami kenaikan, karena naiknya biaya dan ongkos produksi  seperti sewa lahan, bayar pajak, dan membayar sumber daya manusianya,” katanya.

Menurut dia, kenaikan tersebut sebagai salah satu cara agar lahan parkir tidak disalahgunakan sebagai tempat penitipan motor maupun mobil. Sebab, banyak pengguna kereta api yang kesulitan mencari tempat parkir di stasiun. ”Kenaikannya sudah dilakukan berbagai kajian. Banyak kendaraan yang menginap tapi tidak menggunakan kereta api, dan membuat penumpang yang datang kesulitan mencari lahan parkir,” tuturnya.

Pengelolaan parkir oleh pihak kedua juga dilakukan di RSUP dr Kariadi. Menurut Kepala Bagian Umum RSUP dr Kariadi Semarang,‎ Drs Agus Tri Paryanto MKes, pengelolaan sentral parkir di rumah sakit pelat merah ini dikelola langsung oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Citra Husada. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah perjanjian kerja sama antara Dirut RSUP dr Kariadi dengan manajemen KPRI.

”Berkaitan tarif parkir memang untuk ‎karyawan tidak dikenakan biaya. Kalau tarif parkir untuk kendaraan pasien baik penunggu maupun pengunjung kalau mobil Rp 3.000, kalau sepeda motor Rp 2.000,” kata Agus Tri Paryanto.

Dia mengaku tarif tersebut berlaku flat (datar) untuk lama atau tidaknya pasien, bahkan untuk pasien rawat inap juga bisa meminta tarif parkir langganan. Agus juga memastikan untuk pajak ke Pemkot Semarang sudah dibayar rutin setiap bulan dengan besaran sekitar Rp 26 juta. Ia juga mengatakan kalau‎ mulai Maret 2016, parkir di RSUP dr Kariadi sudah dipasang alat monitor e-parking dari Pemerintah Kota Semarang.

”Jadi, nanti apabila karcis pasien atau pengunjung hilang maka wajib menunjukkan STNK atau surat kendaraan lainnya, kami tidak memberlakukan sistem denda,” ‎katanya.

Pimpinan KPRI Bina Citra Husada RSUP dr Kariadi, Muhammad Alfan, mengaku, kalau parkir RSUP dr Kariadi sejak Februari 2016 dikelola pihaknya, yang merupakan koperasi karyawan yang sudah berbadan hukum.

Alfan mengatakan, kalau konsep parkir yang dikelolanya sudah menggunakan sistem teknologi informasi (IT), bahkan sejak Maret 2017 sudah ada alat monitoring yang dipasang oleh Pemkot Semarang.

”Untuk pajak parkir relatif, tergantung penghasilan yang didapat, yang jelas semua tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Setiap bulan kami setor ke pemkot kisaran Rp 26 jutaan,” ujarnya.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang, Maryanto, menjelaskan, semakin meningkatnya jumlah penumpang pesawat, membuat ketersediaan lahan parkir yang luas sangat diperlukan. Saat ini lahan di bandara hanya bisa menampung sebanyak 316 mobil dan 300 motor.

Sementara area parkir yang bertempat di belakang masjid mampu menampung 120 mobil. Padahal rata-rata penumpang baik yang turun maupun yang naik saat ini mencapai kisaran 7.000 orang per hari. ”Karena itu, kami harus mengelola parkir bandara dengan baik,” katanya.

Saat ini, pengelolaan parkir Bandara Ahmad Yani dilakukan oleh Koperasi S-16 Lanumad Ahmad Yani. Sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan pelayanan parkir swasta PT ISS. ”Jadi, kontraknya bukan oleh bandara dengan PT ISS. Tapi, yang melakukan kontrak Koperasi S-16 Lanumad,” jelasnya.

Shared Service Department Head PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang, M. Dimyati, menambahkan, pemasukan parkir dibagi tiga, yakni Koperasi S-16 Lanumad Ahmad Yani, PT Angkasa Pura I dan PT ISS. ”Semua penghasilan retribusi parkir yang berwenang mengelola Koperasi S-16 Ahmad Yani. Namun memang penghasilannya juga dibagi 3 dengan persentase berbeda,” ujarnya.

”Untuk parkir memang berlaku tarif progresif. Harapannya, supaya pengunjung bandara tidak berlama-lama parkir agar kondisinya tidak penuh mengingat minimnya lahan,” katanya. (den/jks/mg30/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Konsumen Cerdas Pilih Elektronik

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Paska tahun baru, penjualan elektronik di Global Elektronik masih marak. Melihat antusiasme masyarakat, Global Elektronik memperpanjang pameran HomeTech ke 36 hingga...

Terapkan Sistem ID Billing Payment Online System

DEMAK--Pemkab Demak melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) membuat terobosan baru. Yakni, penerapan sistem ID Billing Payment Online System. Sistem pembayaran...

NU-santara Mart Tingkatkan Ekonomi Umat

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Peluang bisnis ritel modern, dilirik oleh Nahdlatul Ulama (NU) Batang Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Bawang dengan mendirikan toko modern NU-santara...

Desa Wisata Bisa Gandeng Pihak Ketiga

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–DPRD Jateng meminta agar seluruh desa di Jateng bisa fokus meningkatkan potensi wisata di masing-masing daerah. Salah satunya, dengan menggandeng pihak lain agar...

Biasa Tegas, Sulit Diminta Gemulai

SEMARANG – Pemandangan berbeda terlihat di aula Mapolrestabes Semarang, kemarin. Puluhan polisi wanita (Polwan) berlatih jalan bak model di atas catwalk. Ada yang luwes...

Dewan : Ironi Daerah Agraris Impor Beras

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - DPRD Jawa Tengah prihatin dengan melambungnya harga beras di pasaran beberapa hari terakhir. Hal itu jelas ironi, mengingat Jawa Tengah merupakan...