SEMARANG – DPRD mendesak Badan Penghubung Pemprov Jateng berupaya keras memperkenalkan aset Pemprov yang berada di Jakarta kepada masyarakat luas. Langkah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Aset-aset dimaksud terdiri atas lima wisma Jateng yang tersebar di Jalan Dharmawangsa, Prapanca II, Samarinda dan wisma Anjungan Jateng di kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto mengatakan, target PAD 2016 tidak tercapai. Padahal, potensi pendapatannya sangat besar dan masih bisa ditingkatkan. ”Kenalkan pada orang banyak agar mereka tidak ragu menginap misalnya di wisma-wisma milik pemprov Jateng itu, atau sekadar menyewa pendapa agung di anjungan Jateng TMII,” katanya.

Ia menambahkan, harus ada inovasi agar target bisa tercapat. Misalnya dengan bekerja sama sewa aset dengan Accor atau Swissbell Hotel, untuk kelebihan lahan di Dharmawangsa misalnya. Pemprov bisa mendapat sekitar Rp 100 juta per bulan. Pihaknya sudah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penghubung Jateng di anjungan TMII. ”Harus ada inovasi dan perbaikan yang memikat orang agar tertarik untuk datang,” tambahnya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Yahya Harun mengatakan, harus ada upaya promosi ke kabupaten/kota. Selama ini cara tersebut tidak pernah dilakukan. Selain promosi juga perlu melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah dan biro perjalanan. ”Tujuannya untuk menarik wisatawan pelajar. Bahkan terpenting perlu juga membentuk jaringan penghubung pemda yang memiliki anjungan di TMII ini, hingga mengadakan gelaran skala nasional atau internasional untuk memikat wisatawan mancanegara,” katanya.

Selain itu, harus ada upaya untuk mempercantik performa. Agar memberi kesan hotel dan bukan wisma. Misalnya dengan merenovasi desain interiornya terutama lobi dan ruangan lainnya. ”Kami yakin pendapatan tahun 2017 dapat ditingkatkan, asal ada niat, kreasi dan inovasi,” tambahnya.

Target di 2016 sebesar Rp 850 juta baru tercapai 99,27 persen atau Rp 843,8 juta. Adapun target di 2017 dinaikkan menjadi Rp 935 juta dan per Februari atau baru dua bulan sudah mencapai Rp 220,415 juta. (fth/ric/ce1)