33 C
Semarang
Minggu, 27 September 2020

Diminta Terapkan Subsidi Siswa Tak Mampu

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

SEMARANG – Legislatif meminta Pemprov Jateng berupaya mengontrol biaya pendidikan di tingkat SMA/SMK. Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv menjelaskan, besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditentukan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap sekolah harus memperhatikan standar kelayakan.

Menurutnya, penggalian dana dari masyarakat memang sudah dilindungi oleh Peraturan Gubernur (Pergub). Meski begitu, pemerintah harus mengontrolnya agar SPP tidak memberatkan wali murid. Antara yang kaya dan miskin harus ditetapkan sistem subsidi silang.

Politikus PKB ini mendesak, paling tidak 20 persen dari total siswa di setiap sekolah wajib digratiskan. Persentase itu diperuntukkan bagi siswa miskin. ”Batas minimal 20 persen itu sudah diatur dalam undang-undang. Ini menuntut kejujuran pihak sekolah,” katanya ketika dihubungi, Jumat (14/4).

Dengan memberikan keringanan pembiayaan bagi siswa miskin, harapannya target wajib belajar 12 tahun bisa terpenuhi. Apalagi, Angka Partisipasi Kasar (APK) Jateng masih di bawah rata-rata nasional. Sementara angka putus sekolah (APS) Jateng menduduki peringkat 24 nasional dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Jateng hanya 56 persen. ”Ini tantangan besar Jateng ketika menuju wajib belajar 12 tahun. Ini harus dicarikan solusinya,” tegasnya.

Dijelaskan, karena SMA/SMK saat ini menjadi kewenangan Pemprov Jateng, sebaiknya bisa melakukan jemput bola terhadap lulusan SMP/MTs yang berasal dari keluarga tidak mampu. Harapannya, bisa memangkas angka putus sekolah. ”Jangan sampai siswa tidak sekolah karena tidak punya uang. Sekolah SMA/SMK harus jemput bola, jangan sampai ada lulusan SMP yang tidak bisa melanjutkan,” harapnya.

Karena itu, Muh Zen Adv meminta Pemprov Jateng bisa menjadi garda terdepan untuk mengawal kebijakan pendidikan, baik dalam perencanaan penganggaran maupun koordinasi terhadap stakeholder. Pihaknya pun berencana mendorong adanya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kewajiban corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk pembiayaan pendidikan. ”Hal ini  untuk menutup biaya operasional yang tidak bisa ter-cover APBD,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Gatot Bambang Hastowo menandaskan, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh kepala SMA/SMK Negeri di Jateng untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa miskin. ”Kalau siswa tidak mampu, tidak  boleh diikutkan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, sekolah harus membebaskan biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu,” ucapnya.

Gatot mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan hanya boleh dilakukan untuk siswa yang berasal dari keluarga mampu. Dijelaskan,  dana partisipasi masyarakat dasarnya adalah RKAS. Kemudian dilakukan komunikasi dengan orang tua murid, dan indeks penentuan nominal harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. (amh/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Jateng Bantu Rohingya Rp 256 Juta

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemprov Jateng menyerahkan bantuan yang dihimpun dari masyarakat dan berbagai lembaga di Jateng, untuk masyarakat Rohingya Myanmar. Yakni, berupa uang tunai sebesar Rp...