Mahal, Nelayan Kesulitan Beli Noncantrang

  • Bagikan

SEMARANG – Pemberlakuan larangan penggunaan alat tangkap cantrang diminta diundur lagi. Pasalnya, hingga saat ini nelayan masih kesulitan beralih menggunakan alat tangkap noncantrang dengan alasan biaya.

Anggota Komisi IV DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan aturan yang diberlakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan terumbu karang dan ikan. Namun, dampaknya membuat nelayan tidak berani melaut. ”Ribuan nelayan di Muara Angke, Jakarta memilih tidak melaut karena takut ditangkap. Di Bangka juga begitu, banyak nelayan ditangkap karena memakai cantrang,” ujarnya dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang digelar di Panti Marhaen, Semarang, Jumat (14/4).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengakui jika penggunaan cantrang memang telah dilakukan dua kali masa toleransi. Yaitu, pada 2016, dan kedua 1 Januari-30 Juni 2017. Dengan berakhirnya masa tolerasi maka nelayan cantrang tak akan bisa melaut per 1 Juli 2017 nanti.

Anggota Badan Pengkajian MPR RI ini berharap pemerintah memberikan bantuan kapal dan alat tangkap baru sebagai pengganti jika aturan itu diterapkan Juli nanti. Menurutnya, saat ini sudah ada bantuan dari pemerintah pada nelayan, namun jumlahnya belum sebanding dengan nelayan cantrang yang dipaksa berganti alat tangkap. Sementara jika masyarakat membeli alat tangkap sendiri harganya cukup tinggi, mencapai Rp 1 miliar-Rp 2 miliar.

”Kalau memang tak ada rencana mencabut (peraturan), maka kami minta diperpanjang lagi masa toleransinya. Sampai pemerintah siap memberikan solusi,” kata Agustina dalam acara yang dikemas sosialisasi dan seminar kebangsaan ”Bineka Tunggal Ika sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” tersebut.

Menurutnya, selain nelayan tak bisa melaut, aturan tersebut juga menimbulkan efek domino lain. Yaitu berkurangnya pasokan ikan, ancaman gizi buruk akibat rendahnya konsumsi ikan, hingga meningkatnya jumlah pengangguran.

Meski tuntutan masyarakat untuk memperpanjang masa toleransi ini besar, namun dia mengingatkan agar disampaikan secara baik. Dia menekankan, sebagai bangsa yang ber Bhinneka Tunggal Ika, mesti saling menghargai. Jangan sampai saling menghina dan merendahkan.

Menurutnya, kini banyak nilai-nilai masyarakat yang mulai luntur. Misalnya budaya gotong royong yang menurun karena pandangan materialistis masyarakat. Ia juga mencontohkan, betapa mudahnya orang saling menghujat di media sosial karena perbedaan. Mengampanyekan sikap kebencian pada kelompok tertentu bahkan menyinggung soal suku, agama, dan ras.

”Sangat berbahaya jika hal seperti itu dibiarkan. Semangat kebangsaan harus terus dijaga, karena semenjak NKRI berdiri, telah terdiri dari beragam perbedaan latar belakang penduduk Indonesia,” katanya. (ric/ce1)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *