28 C
Semarang
Jumat, 11 Juni 2021

Mirna Berharap LKPD Kendal WTP

KENDAL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal berharap tahun ini bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hal laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Sebab selama lebih dari tiga tahun terakhir, Kendal selalu memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Bahkan tahun LHP dari BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2015 yang diserahkan tahun Akhir Mei 2016, Kendal juga memperoleh predikat WDP bersama empat kabupaten lain di Jateng. Yakni Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal.

Permasalahan yang menjadi pengecualian di Kendal antara lain lantaran laporan barang milik daerah tidak mempunyai informasi aset tetap yang konsisten. Selain itu tanah untuk jalan belum disajikan sesuai kondisi sebenarnya. Permasalahan lain yakni tanah untuk irigasi belum disajikan dan mutasi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan didasarkan pada BAST juga tidak valid.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Kendal, Aris Irwanto mengatakan jika BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset daerah di semua OPD Pemkab Kendal.

Makanya, ia meminta agar selama sebulan ini semua Kepala OPD harus berada di Kendal dan tidak boleh melakukan tugas luar daerah. “Sebab pemeriksaan terhadap OPD bisa sewaktu-waktu dilakukan. Bahkan pemeriksaan kadang bisa sampai malam hari,” kata Aris, kemarin (13/4).

Aris meminta semua OPD mencatat seluruh aset daerah. Baik aset berwujud, seperti aset tanah dan peralatan kantor maupun aset tidak berwujud seperti jaringan internet.

Untuk itu semua barang yang merupakan aset daerah harus memiliki Kartu Indentinas Registrasi (KIR). Tujuannya agar semua barang atau aset daerah tercatat, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak lain. “Kendala saat ini adalah masih banyak yang belum tercatat dan belum memiliki KIR,” kata Aris.

Aris menambahkan, pemeriksaan aset daerah juga akan dilakukan ke sekolah-sekolah dan desa-desa. Pasalnya, di desa-desa dan sekolah-sekolah banyak aset daerah. Sehingga harus dicatat dengan sebagai laporan kekayaan daerah.

“Kami juga sudah mengundang seluruh desa dan sekolah negeri untuk diberi pengarahan terkait administrasi dan pencatatan aset daerah. Semua harus tertib adminsitrasi,” tambahnya.

Sementara Bupati Kendal, Mirna Annisa memerintahkan agar semua OPD mencatat seluruh aset yang dimiliki. Sebab kelemahan Kendal tidak memperoleh WTP lantaran pencatatan aset belum dilakukan dengan baik. “Tahun ini harapan saya bisa kendal bisa meraih predikat WTP pada LHP LKDP TA 2016,” harapnya. (bud/zal)

Latest news

Garuda Ayolah

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here