32 C
Semarang
Jumat, 18 Juni 2021

Eks Pegawai Dinas Kebakaran Wadul Dewan

SEMARANG – Puluhan eks pegawai non-ASN atau pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang tergabung dalam Aliansi Damkar Menggugat (ADM) giliran wadul di Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Rabu (12/4) kemarin.

Mereka melaporkan, sebanyak 40 eks pegawai pemadam kebakaran menjadi korban maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang, Arif Rudiyanto. Akibatnya, sebanyak 40 eks pegawai kontrak tersebut diputus kontrak alias di-PHK, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang merekrut karyawan baru yang dinilai tidak transparan. Bahkan mereka juga menduga adanya praktik suap atau uang titipan dalam perekrutan pegawai baru tersebut. Meski hal itu belum bisa dibuktikan.

Mereka berharap Komisi D DPRD Kota Semarang bisa menjembatani untuk mencari jalan keluar atau solusi. Sehingga 40 eks tenaga pemadam kebakaran ini bisa dipekerjakan kembali untuk menghidupi keluarganya masing-masing.

”Kami meminta dewan menggunakan fungsi pengawasannya, sehingga bisa menjembatani agar bisa menyelesaikan masalah ini,” kata Risky Putra Edry, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang mewakili para eks pegawai non-ASN Dinas Kebakaran Kota Semarang, Rabu (12/4) kemarin.

Dia menyampaikan kepada dewan bahwa perekrutan pegawai kontrak baru di Dinas Kebakaran Kota Semarang berjalan tidak sehat. Tidak objektif, transparan dan akuntabel. Hasil mediasi dengan Pemkot Semarang beberapa hari lalu tidak membuahkan hasil.

”Ini sebagai upaya penyelesaian melalui jalur nonligitasi. Selain di DPRD Kota Semarang, kami juga akan menyurati Mendagri, Menpan-RB, dan Komnas HAM. Jika upaya ini tidak berhasil, tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur ligitasi yaitu melaporkan ke PTUN,” kata Risky.

Mengenai dugaan maladministrasi tersebut, pihaknya mengakui belum memiliki bukti-bukti pendukung yang menguatkan. Namun, pihaknya yakin data-data yang dimiliki saat ini cukup berdasar. Termasuk posting-an mantan salah satu Kasubag di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang bernama Bambang Irianto. ”Dia pernah mem-posting di Facebook bahwa tidak ada kerangka acuan kerja dan SK Panitia. Dugaan maladministrasi penerimaan pegawai non-ASN dapat diketahui dari posting-an itu,” katanya.

Menurutnya, posting-an tersebut patut menjadi perhatian terkait adanya dugaan maladministrasi di Dinas Kebakaran Kota Semarang. ”Sebenarnya, DPRD Kota Semarang sendiri juga mencurigai adanya dugaan maladministrasi. Ternyata mereka minggu lalu telah memanggil kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang terkait hal ini,” kata dia. Pihaknya mengaku akan melengkapi data-data yang diminta Komisi D.

Roni, salah satu eks pegawai non-ASN Dinas Pemadam Kebakaran, mengatakan, pihaknya bersama 40 eks pegawai pemadam kebakaran merasa diperlakukan tidak adil. Ada hak-hak yang diambil. Sebab, 40 eks pekerja kontrak di-PHK tanpa alasan yang jelas, kemudian mereka merekrut tenaga baru.

”Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak Dinas Kebakaran Kota Semarang juga tidak masuk akal. Saya dituduh tidak berkelakuan baik, karena membawa senjata tajam kapak kecil. Padahal kapak kecil itu merupakan peralatan saat tugas kerja melakukan pemadaman kebakaran. Misalnya membuka hidran ataupun mencongkel paku,” katanya.

Dalam hal nilai seleksi, dia mengaku memenuhi syarat dengan nilai tes 68. Sedangkan batas minimal 64 dan ber-KTP Semarang. Tapi alasan Dinas Kebakaran Kota Semarang tidak menerima para eks pegawai pemadam kebakaran ini karena berkelakuan buruk, nilainya tidak memenuhi syarat, dan ber-KTP luar Semarang. ”Alasan-alasan yang mereka kemukakan tidak berdasar,” imbuhnya.

Anggota Komis D, DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, pihaknya menampung aspirasi dan semua aduan yang disampaikan oleh eks tenaga kontrak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. ”Kami segera melaporkan aduan ini ke Ketua Komisi D. Sesegera mungkin kami rapatkan bersama dengan pimpinan, untuk membantu mengurai penyelesaian masalah ini,” kata Anang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang Arif Rudianto dilaporkan ke Ombudsman perwakilan Jateng oleh eks pegawai yang tergabung dalam Aliansi Damkar Menggugat (ADM), pada Senin (10/4) lalu. Pelaporan tersebut terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala dinas, saat perekrutan pegawai non-ASN di Dinas Kebakaran Kota Semarang.

Menurut mereka, dalam perekrutan itu, Arif sebagai pimpinan dinilai tidak objektif dan tidak transparan. Bahkan mereka juga menduga adanya indikasi suap dari orang titipan. Sehingga orang titipan tersebut diterima dalam perekrutan pegawai tersebut dan mengakibatkan sebanyak 40 pegawai kontrak yang sebelumnya aktif bekerja sebagai tenaga pemadam kebakaran, diberhentikan alias diputus kontrak. (amu/ida/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here