32 C
Semarang
Jumat, 18 Juni 2021

KSPN Anggap Gugatan Apindo Tak Wakili Perusahaan

SEMARANG – Ketua DPD Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak mewakili kepentingan para pengusaha. Sebab menurut serikat buruh, sejak UMK ditetapkan, pengusaha tempat buruh bekerja tidak ada yang keberatan dengan besaran UMK 2017 itu dan tidak ada yang mengajukan penangguhan.

Dia juga menegaskan gugatan DPD Apindo harus ditolak karena tidak mewakili perusahaan-perusahaan tempat buruh bekerja. Hal itu disampaikan Heru yang hadir menjadi pihak intervensi dalam sidang gugatan penetapan Upah Minimum kabupaten/kota antara DPD Apindo Kota Semarang melawan Gubernur Jateng di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Rabu (12/4).

”Sejak UMK diputuskan oleh Gubernur Jateng dengan SK nomor 560/50 tahun 2016, sampai saat ini tidak ada penangguhan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kepada gubernur,” kata Heru di persidangan.

Artinya, lanjut Heru, perusahaan sanggup memenuhi kewajiban pembayaran UMK itu. Menurutnya mekanisme yang ada dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana ditetapkan maka dapat melakukan penangguhan.

”Sejak keputusan UMK itu, perusahaan-perusahaan tempat tergugat intervensi bekerja tidak pernah mengajukan upaya penangguhan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengurus KSPN yang bekerja di PT Sai Apparel, Alwi Koesmarwoto menyatakan perusahaan tempatnya bekerja tidak mengajukan penangguhan pembayaran UMK kepada gubernur.

”Dan itu juga terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Maka dengan begitu, gugatan DPD Apindo ini jelas tidak bisa diterima karena tidak jelas mewakili siapa,” kata Alwi.

Untuk itu Alwi meminta kepada majelis hakim untuk menolak penundaan yang dimohon penggugat dan menerima eksepsi tergugat dan para tergugat intervensi.

”Kami juga meminta hakim menyatakan sah dan berlaku Keputusan Gubernur Jateng nomor 560/50 tahun 2016 tentang UMK di 35 kabupaten/kota serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara,” sebutnya. (jks/zal/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here