32 C
Semarang
Selasa, 22 Juni 2021

Industri Farmasi Optimistis Masuk 15 Besar

SEMARANG – Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Jawa Tengah mengupayakan industri farmasi menjadi 15 besar industri utama di 2025. Karena itu, asosiasi tersebut berusaha membangun sinergi antara pihak pemerintah, pengusaha, akademisi, dan komunitas.

Ketua GP Farmasi Indonesia Jawa Tengah, dr Koesbintoro Singgih mengatakan bahwa dalam era masyarakat ekonomi Asean (MEA) dan perubahan teknologi yang cepat seperti sekarang, dibutuhkan pemikiran yang lebih maju. Sebab, meskipun daya saing Indonesia berada di nomor empat Asia, tapi tanpa ada usaha yang optimal untuk memanfaatkan potensi, maka hasilnya akan sama saja bahkan bisa direbut oleh pihak luar.

”Kami sudah punya peta bahwa industri farmasi tahun 2025, pasarnya akan menjadi 15 terbesar di dunia dengan total nilai Rp 700 triliun,” ungkapnya di sela kegiatan Musyawarah Provinsi IX GP Farmasi Jateng di Gumaya Tower Hotel Semarang, beberapa hari lalu.

Menurut dia, target tersebut bisa dicapai kalau pemerintah bisa tepat dalam membuat kebijakan. Sebab, jika itu sesuai target, maka 2030 industri farmasi Indonesia bisa mencapai 5 terbesar di dunia.

”Sehingga, perlu ada kebijakan pemerintah yang tepat agar bisa bersaing secara global. Namun, jika sampai salah langkah, kita hanya bisa bersaing di dalam negeri saja,” imbuhnya.

GP Farmasi Jateng berharap agar antara pemerintah dan stakeholder sama-sama mencari terobosan yang inovatif dengan membaca ke depan. Pemerintah harus membuat regulasi yang bisa mewadahi stakeholder, pemain besar dan kecil berdampingan dinamis agar bisa bersaing paling tidak di kawasan Asean.

Sementara itu, Ketua GP Farmasi Indonesia Pusat, Tirto Kusnadi menyampaikan, di negara maju industri farmasi menjadi industri utama dan penting. Namun di Indonesia, industri ini masih dianggap sebagai industri pelayanan sosial sehingga dianggap tidak penting.

”Akan tetapi baru pada era Presiden Jokowi, industri farmasi mulai menjadi industri andalan. Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan industri farmasi dan alat kesehatan menginstruksikan 9 kementerian dan badan pusat agar inpres tersebut terwujud,” jelasnya.

Upaya itu, karena industri farmasi berperan penting dalam program jaminan kesehatan nasional. ”Dengan demikian, sangat penting mewujudkan kesetaraan antara GP Farmasi, BPOM, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah,” katanya. (mg26/ida/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here