Inspektorat Bukan Tempat Buangan Pejabat

  • Bagikan

SEMARANG – Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut mempunyai kompetensi dan profesionalitas. Sebab, pengawas harus lebih ’pintar’ dari yang diawasi. Karena itu, profesionalitas APIP perlu dimatangkan agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan audit.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Sumiati AK menjelaskan, APIP merupakan tangan kanan sekalitus mata dan telinga para pimpinan dan kepala daerah. Praktis, APIP dituntut menjadi sosok yang tangguh.

”Kami berada di bawah naungan undang-undang, bukan LSM (lembaga swadaya masyarakat). Jadi harus mewujudkan aparat yang profesional agar slogan Pak Gubernur Jateng ’Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi’ bukan sekadar jargon yang enak didengar,” ucapnya saat pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) AAIPI Jateng di Kantor Inspektorat Jateng, Jalan Pemuda Semarang, Selasa (11/4).

Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gatot Darmasto menjelaskan, kapabilitas AAIPI Jateng tergolong cukup bagus. Ada lima daerah yang mayoritas penyelenggaraan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) sudah mencapai level tiga. Yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dijelaskan, SPIP level tiga (integrated), yakni mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Sementara, untuk level kapabilitas berada pada level dua (infrastructure), di mana APIP mampu memberikan keyakinan memadai, proses sesuai dengan peraturan, serta mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Dalam kesempatan itu, dia juga membocorkan bahwa jumlah kebutuhan auditor saat ini masih sangat kurang. Dihitung dari kebutuhan auditor sesuai beban kerja APIP yang ideal, butuh sekitar 46.560 orang. Sementara yang tersedia hanya 13.210 orang saja. ”Artinya, hanya ada 28,4 persen dari kebutuhan ideal,” imbuhnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Jateng, Kunto Nugroho berharap APIP bisa terus menguatkan kapasitasnya agar mampu mendukung peningkatan kinerja pemerintah lewat fasilitasi pembangunan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat.

Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko menambahkan, DPW AAIPI Jateng bisa berperan sebagai pendorong terciptanya penyelenggaraan sistem administrasi keuangan yang baik. Menciptakan kapasitas APIP yang efektif, serta menjawab masalah dasar APIP seperti kuantitas dan kualitas APIP, kurangnya anggaran, dan rendahnya tunjangan fungsional APIP. Selain itu, juga sebagai organisasi yang dapat menjadi leverage bagi APIP dalam menyikapi tantangan dan peluang yang ada. (amh/zal/ce1)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *