32 C
Semarang
Jumat, 18 Juni 2021

Pemkab Dorong Pemanfaatan IT

WONOSOBO – Pemanfaatan media informasi berbasis teknologi informasi oleh OPD tengah digalakkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten (Diskotik) Wonosobo. Masing-masing OPD, diminta untuk memiliki website resmi sebagai media penyebarluasan informasi dari OPD kepada masyarakat.

Upaya ini dilakukan, agar informasi yang dibutuhkan masyarakat, bisa diakses dengan mudah. Langkah ini juga sebagai jawaban, atas tuntutan masyarakat akan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi.

“Maksimalkan website sebagai sarana menyampaikan informasi ke masyarakat,” seru Asisten Administrasi Setda, Sumaedi, kepada 40 pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), di acara rakor PPID Selasa (11/4).

Dalam acara yang digelar di ruang rapat utama Diskotik, Kepala Bidang Informatika, Sulistiyani menyebut bahwa baru ada 5 OPD yang dinilai sudah menerapkan tata kelola teknologi informasi (TIK) sesuai standar. Yaitu BPPKAD, Dinkes, RSU, BKD dan Disdukcapil.

“Baru lima itu yang sudah menerapkan standar pengelolaan TIK, mulai dari sarana-prasarana sampai SDM memadai. Selebihnya belum,” ungkap Sulistiyani. Sementara, untuk website, ia menyebut masih terdapat 18 OPD yang belum memiliki domain pada web induk Pemkab Wonosobo.

Diskominfo, ditegaskan Sulistiyani akan membantu 18 OPD tersebut agar secepatnya memiliki website, dan dihubungkan dengan website induk Pemkab.

OPD lain yang sudah memiliki web, menurut Sulistiyani juga tak lantas selesai tugas, karena mereka pun perlu aktif dalam mengisi website masing-masing dengan beragam informasi terkini.

Selain pengelolaan informasi berbasis rakor teknologi, rakor PPID tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja PPID. Sekretaris Dinas Kominfo, sekaligus PPID Dwiyama SB menyebut, meski belum banyak menerima aduan dari masyarakat, kinerja PPID di setiap OPD harus terus dibenahi.

“Ini penting karena apabila seorang PPID tidak menguasai bidang dan lingkup tugas pokok maupun fungsinya, bisa salah dalam menanggapi permintaan informasi masyarakat. Dampaknya bisa berpotensi memunculkan gugatan,” tegasnya.

Karena itulah, Dwiyama menyebut pihaknya akan terus memantau kinerja PPID agar upaya mewujudkan keterbukaan informasi di Kabupaten Wonosobo, lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Setiap PPID harus menyelesaikan tugasnya. Yaitu dengan merilis daftar informasi publik, dan daftar informasi yang dikecualikan agar masyarakat paham, hak mereka terhadap informasi terkait kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (cr2/lis)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here