32 C
Semarang
Jumat, 18 Juni 2021

Gerakan Terorisme Minim Pengawasan

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah diminta untuk lebih aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Sebab, selama ini peran pemerintah masih lemah sehingga banyak bermunculan aksi radikalisme dan terorisme di Jateng.

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Samsurie mengatakan, partisipasi pemprov belum besar untuk menangkal aksi radikalisme di Jateng. Dengan dalih anggaran minim, pembinaan dan pelatihan yang diberikan hanya sebatas formalitas. ”Program pembinaan banyak tetapi output-nya sepertinya apa masih belum diketahui. Jadi saya melihat partisipasi masih lemah,” katanya.

Politisi PPP ini menambahkan, kebijakan pemprov masih lemah termasuk pengawasan di lapangan. Kondisi seperti ini secara tidak langsung membuat gerakan-gerakan radikal mulai bermunculan. Bahkan, dalam beberapa kasus ketika ada terorisme, sebagian besar ada di Jateng. ”Ini kan sangat berbahaya, karena banyak kasus terjadi di Jateng,” ujarnya.

Ia meminta agar pemprov bisa berkoordinasi baik dengan Polri/TNI serta sejumlah elemen lainnya. Sebab, terorisme ternyata tidak hanya faktor masalah ekonomi tetapi lebih kepada kepercayaan. Sehingga untuk mengantisipasinya harus dilakukan secara komprehensif dan pengawasan terus di lapangan. ”Ketika radikalisme dan terorisme bermunculan, ini akan mengancam kesatuan NKRI. Dan pasti akan terjadi konflik horizontal,” tambahnya.

Peran tokoh agama dan masyarakat juga penting, karena mereka yang selalu bersinggungan langsung. Ketika ada yang mencurigakan,masyarakat harus aktif dan melaporkan sebagai upaya preventif. Sebab, rata-rata pelaku teroris sulit berbaur meski mereka hidup di lingkungan masyarakat. ”Masyarakat jangan abai dan harus berperan untuk memberantas radikalisme dan terorisme di Jateng,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Fuad Hidayat mengaku prihatin dengan aksi radikalisme yang mulai menyasar anak muda. Ia berharap pemerintah maupun pemprov bisa melakukan inovasi untuk menangkal radikalisme. Salah satunya dengan mengajak dan membekali anak-anak muda dengan pemahaman agama yang bagus. ”Bisa saja menggandeng pondok pesantren atau kampus-kampus. Karena radikalisme ini merupakan persoalan serius,” katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya pemprov sudah melakukan upaya dengan Cipta Kondisi. Tetapi memang perlu untuk ditingkatkan untuk bisa menjaga kondusivitas. Untuk itu, program deradikalisasi harus terus digiatkan. ”Media sosial harus menjadi perhatian, karena itu media yang bebas digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here