26 C
Semarang
Rabu, 9 Juni 2021

Pemda Jangan Lepas Tangan Masalah TKI

WONOSOBO – Perlindungan terhadap TKI di Indonesia masih butuh perbaikan. Salah satunya dengan mengubah Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PTILN). Proses perubahan UU sudah dilakukan dan dalam proses persetujuan dari pemerintah.

“Komisi IX DPR RI terus melakukan perbaikan regulasi bagaimana agar buruh migran kita semakin hari semakin diberdayakan dan semakin dilindungi,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat berkunjung ke desa peduli buruh migran (desbumi), Desa Kuripan, Watumalang, Wonosobo, Minggu (9/4).

Upaya perlindungan yang lain, kata Saleh, mendorong pemerintah agar jangan terus-terusan mengirim buruh migran ke luar negeri, serta bagaimana TKI purna lebih produktif sehingga tidak ingin kembali ke luar negeri. Yang ketiga agar pemerintah segera menyelesaikan TKI yang secara dokumentasinya ilegal.

Saleh meminta pemerintah daerah agar jangan terlalu mudah mengirimkan TKI ke luar negeri. Selama ini, dari waktu ke waktu pengiriman TKI semakin banyak, tetapi begitu ada masalah pasti dilimpahkan ke pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah kalau mau mengirim TKI ke luar negeri harus dibekali keterampilan dan keahlian. Sehingga para TKI akan memperoleh penghormatan dari para pemberi kerja.

“Perlu koordinasi antara daerah dengan pusat, sehingga jika ada masalah, daerah pun tidak lepas tangan dan melimpahkan kepada pemerintah pusat,” katanya. (ali/ton)

Latest news

Garuda Ayolah

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here