32 C
Semarang
Jumat, 18 Juni 2021

Jateng Kekurangan Blangko E-KTP

SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangai blangko KTP Elektronik (e-KTP) sebanyak 7 juta lembar. Dari jumlah itu, Jateng hanya kebagian sekitar 350 ribu lembar blanko.

Porsi blangko e-KTP untuk Jateng tergolong sangat kurang. Sebab, masih ada sekitar 3,5 juta penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP, tapi belum bisa mencetaknya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Jateng, Sudaryanto mengaku sudah meminta jatah sebanyak-banyaknya agar masalah e-KTP ini bisa segara tuntas. ”Tapi kenyataannya memang adanya hanya segitu, mau bagaimana lagi,” ucapnya, Jumat (7/4).

Dijelaskan, blangko tersebut akan sampai di Pemprov Jateng pada 12 April mendatang. Pada hari itu juga, blangko e-KTP langsung didistribusikan ke 35 kabupaten/kota lewat pos. Masing-masing daerah mendapat porsi sekitar 10 ribu lembar blangko. ”Diperkirakan, pencetakan e-KTP bisa sampai 3 minggu,” imbuhnya,

Terkait teknis pencetakannya, Sudaryanto menyerahkan ke masing-masing pemkab/pemkot. Apakah akan diurutkan sesuai dengan antrean perekaman e-KTP, atau masyarakat yang harus cepet-cepetan datang ke Dukcapil setempat agar kebagian blangko. ”Soal teknis biar masing-masing wilayah yang mengatur. Kami hanya sebagai koordinator 35 kabupaten/kota saja,” terangnya.

Bagi yang belum kebagian blangko kali ini, Sudaryanto meminta masyarakat untuk sedikit bersabar. Pasalnya, tidak lama lagi, Kemendagri kembali melakukan pengadaan blangko. Jumlahnya mencapai 15 juta lembar. Tapi dari jumlah tersebut, Sudaryanto belum bisa memastikan berapa porsi blangko yang didistribusikan untuk wilayah Jateng. ”Memang tidak bisa dilakukan pengadaan sekaligus. Harus bertahap. Semoga saja pengadaan blangko bisa terus berlanjut agar tidak ada antrean lagi,” harapnya.

Dari datanya, hingga saat ini hanya ada sekitar 2,21 persen warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.  Kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang sedang bekerja di luar daerah, bahkan luar negeri. ”Tapi kami tetap berupaya agar semua penduduk melakukan perekaman e-KTP. Apalagi di 2018 mendatang ada Pilgub dan pilkada serentak. Warga yang berpartisipasi pemilihan itu harus sudah melakukan perekaman e-KTP,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto menilai, pengadaan blangko memang menjadi masalah pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dia mengaku, pernah memberi masukan ke Kemendagri agar lelang blangko e-KTP bisa dilakukan di tingkat pemprov agar bisa lebih cepat dan sesuai porsi kebutuhan. (amh/ric/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here