32 C
Semarang
Jumat, 18 Juni 2021

Sopir Angkot vs BRT Memanas

SEMARANG – Polemik antara sopir angkutan kota (angkot) vs Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang Koridor V (Meteseh-PRPP) dan Koridor VI (Undip-UNNES) semakin memanas. Bahkan para sopir BRT tidak berani mengambil penumpang di shelter karena dihalang-halangi oleh awak angkot warna oranye tersebut. Tak hanya itu, sejumlah shelter BRT digunakan untuk ngetem angkot. Praktis, para sopir BRT Trans Semarang tidak berani berhenti meski penumpang banyak yang menunggu di shelter. Kejadian seperti itu banyak ditemui warga sejak dua koridor baru tersebut diluncurkan beberapa waktu lalu.

Salah seorang sopir angkot, YS, 35, mengaku kesal karena upaya penolakan atas dioperasionalkan BRT Trans Semarang Koridor V dan VI tak digubris oleh Pemkot Semarang. ”Mediasi pun tidak menghasilkan apa-apa. Katanya dilibatkan (dalam pengelolaan BRT), tapi dilibatkan apa? Hanya orang tertentu saja yang dilibatkan,” katanya jengkel.

Dikatakannya, sopir angkot di jalur yang dilintasi BRT baru tersebut saat ini sedang kritis. Penghasilannya menurun drastis. Jadi, kata dia, wajar kalau para sopir angkot protes. ”Sebelum ada BRT, kami masih bisa mendapatkan penghasilan Rp 50 ribu setiap hari. Tapi sekarang penghasilan hanya berkisar Rp 20 ribu-Rp 30 ribu setiap hari,” keluhnya.

Menurutnya, BRT ini masalah serius yang harus ditata agar tidak mematikan angkot. Dia meminta pemerintah juga harus bijak dalam memberi keputusan. ”Sebab, ada ribuan sopir angkot yang saat ini terancam. Ini urusan perut, jika ada yang dirugikan, maka apa saja bisa dilakukan,” tegasnya.

Dia mengaku kecewa terhadap penataan BRT yang tidak memperhatikan pelaku transportasi lama. ”Kalau BRT ini katanya program pemerintah, maka kami ini menjadi korban program itu. Tidak hanya BRT, tapi juga ojek online, angkot tinggal menunggu mati,” ujarnya.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang, Wasi Darono, mengatakan, operasional BRT selama belum bisa mengakomodasi para pengusaha angkot dan sopir angkot akan sangat rentan terjadi konflik di lapangan.

”Sejauh ini para pengusaha angkot dan sopir angkot belum dilibatkan. Memang sudah ada beberapa sopir yang dilibatkan, tapi tidak banyak. Apalagi sistem perekrutannya dilakukan oleh operator selaku pemenang lelang. Bahkan kami sama sekali tidak diberikan info,” katanya.

Menurut dia, idealnya pemerintah mengakomodasi menggunakan sistem scraping. Scraping adalah mengumpulkan angkot, kemudian dijual dan dibelikan armada baru untuk kemudian digunakan BRT. Melalui cara scraping ini dinilai lebih tepat dan mengurangi terjadinya konflik di lapangan.

”Sebab, dengan scraping semua akan terakomodasi. Kami juga sudah mengirim surat ke Pemkot Semarang bahwa diluncurkannya BRT Koridor V dan VI tidak melibatkan kami selaku pelaku transportasi lama. Kami mengusulkan agar dilakukan scraping,” ujarnya.

Mengenai pengelolaan transportasi umum menggunakan sistem scraping itu, lanjut dia, sebetulnya pernah dilakukan pada 1992-1993 silam. Kala itu, 3-4 armada angkot kecil digabungkan, dijual dan dibelikan 1 armada besar. ”Izin operasinya diambil alih pemerintah, dijadikan 1 armada bus. Itu usulan dari kami. Sebenarnya SK Wali Kota juga ada sistem seperti itu,” katanya.

Tujuan scraping, terang Wasi Darono, disamping beralih ke transportasi masal, juga mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas. Sebab, kendaraan angkot kecil yang jumlahnya ribuan akan hilang dileburkan menjadi armada BRT. Pihak meminta yang mengoperasikan BRT tetap pelaku transportasi lama. ”Kalau tidak di-scraping ya seperti saat ini, jumlah kendaraan di Kota Semarang akan terus bertambah dan justru akan memicu kemacetan,” ujarnya.

Dia mengakui, para pengusaha transportasi yang bergabung di bawah Organda Kota Semarang selama ini merasa ada hak-hak yang dikurangi. Termasuk berkurangnya penghasilan angkot yang semakin memprihatinkan.

Mengenai konflik antara sopir angkot dan BRT di lapangan, baik terjadi perlawanan fisik maupun upaya penghadangan terhadap BRT dan seterusnya, pihaknya mengaku hal itu di luar wilayah kewenangan Organda. ”Tugas kami memperjuangkan hak-hak para pelaku transportasi yang bernaung di bawah Organda. Sehingga para pelaku transportasi ini berjalan dengan baik dan berkembang,” katanya.

Dia berharap, pemerintah dengan adanya BRT ini agar tidak menciptakan persaingan dengan angkot. ”Kalau polanya menghadirkan persaingan, sudah pasti kami kalah dan terlibas,” ungkap dia.

Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengaku, pihaknya telah menerima laporan banyak angkot ngetem di shelter BRT. Terutama di Koridor V dan VI. ”Di lapangan, kesannya ada persaingan antara angkot dan BRT. Tapi bagaimana pun harus bersaing secara sehat,” kata Hevearita.

Menurutnya, bila warga merasa naik angkot itu nyaman, pasti akan memilih angkot. Apalagi BRT tidak setiap saat lewat. Tetapi ada jeda waktunya. Karena itu, harus bisa bersaing secara sehat. Perilaku sopir angkot ngetem, kata dia, termasuk melanggar peraturan karena shelter diperuntukkan khusus BRT.

”Saya sudah sampaikan ke Dishub agar segera dipasang rambu-rambu. Kalau ada yang tetap nekat ya digembosi saja, pelanggaran harus ditindak. Semua masyarakat kan harus patuh hukum. Ini menjadi komitmen bersama,” tandas Mbak Ita –sapaan akrabnya.

Kasi Penertiban Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan, pihaknya siap memasang rambu lalu lintas di sekitar shelter BRT. Termasuk jika terjadi pelanggaran, pihaknya akan melakukan penindakan. ”Jika memang melanggar, akan kami gembosi. Kami juga akan berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang,” katanya. (amu/aro/ce1)

Latest news

Related news

  1. Seharusnya sebagai pemimpin sebuah kota harus tetap memperhatikan warga kecilnya. Apakan hanya dengan meminta bersaing secara sehat, membuat rambu, dan menggembosi ban adalah solusi yang tepat untuk menghentikan polemik ini? Apakah akan tetap mensejahterakan kedua pihak? Dimana pada faktanya sebagian orang sudah menganggap transportasi yang nyaman adalah yang tidak ngetem, bersih, ber-AC, dsb. Mungkin perencanaan transportasi yang lebih baik lagi bisa diterapkan agar tidak merugikan pihak manapun:)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here