SOSIALISASI ADD: Para panitia seminar terkait penggunaan dan alokasi dana desa usai menggelar seminar. Seminar tersebut bertujuan agar para kepala desa dan bendahara paham dan alokasi dana desa tepat sasaran. (AHMAD ABDUL WAHAB/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI ADD: Para panitia seminar terkait penggunaan dan alokasi dana desa usai menggelar seminar. Seminar tersebut bertujuan agar para kepala desa dan bendahara paham dan alokasi dana desa tepat sasaran. (AHMAD ABDUL WAHAB/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK- Puluhan kepala desa (Kades) dan bendahara desa se-Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, mengikuti seminar bertajuk penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di meeting hall PT ARISA, Rabu (5/4). Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Kesbangpolinmas dan LSM Kelompok Pelayanan Sosial Kabupaten Demak.

Ketua LSM KPS Kabupaten Demak, Suyono, mengatakan, saat ini desa mempunyai anggaran besar yang bersumber dari APBN. Sehingga penggunaannya harus maksimal serta mensejahterakan masyarakat desa khususnya. “Aggaran yang diterima saat ini sangat berlimpah, tetapi yang perlu dipahami bersama ialah penggunaannya harus tepat sasaran, tepat mutu, dan berkualitas terhadap keberlangsungan masyarakat,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Suyono mengingatkan, tata kelola DD harus sesuai kebutuhan disamping itu juga harus sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Jangan sampai dengan besarnya anggaran yang dimiliki justru mendorong aparatur maupun perangkat desa untuk melakukan tindakan-tindakan penyelewengan utamanya bendahara desa. Sebab, bendahara desa mempunyai peran yang vital terkait penggunaan dan pencairan dana desa. “Sehingga penggunaan dan penyalurannya perlu diawasi bersama-sama, maka dari itu kami menggalang semua kades, bendahara, hingga BPD agar dalam pelaksanaanya dapat sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Demak, Taufiq Rifai mengatakan, penggunaan anggaran oleh aparatur desa bisa memberi dampak positif untuk warga desanya masing-masing. Sebab, tujuan utama dari meningkatnya anggaran untuk desa tak lain untuk mensejahterahkan masyarakat desa. “Akuntabilitas kelembagaan, program, dan keuangan harus bisa mensejahterahkan maasyarakat, disisi lain partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan dan ditingkatkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kejaksaan Kabupaten Demak melalui Nur Farida Anggraini, mengingatkan agar tidak main-main dalam tata kelola DD. Sebab, Kejaksaan Kabupaten Demak telah menetapkan 2 kepala desa dan 1 bendahara desa sebagai tersangka terkait kasus pengelolaan anggaran-anggaran desa. “Jangan sampai ada tersangka-tersangka baru, jadi dalam tata kelolanya harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,” katanya. (sct/mg28/zal)