33 C
Semarang
Sabtu, 26 September 2020

Anggaran 2016 Terserap 91 Persen

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

WONOSOBO – Realisasi pembelanjaan APBD tahun anggaran 2016 Pemkab Wonosobo mencapai 91,39 persen. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun, dapat direalisasi sebesar Rp 1,5 triliun.

Demikian disampaikan Bupati Wonosobo Eko Purnomo dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2016, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (4/3) di Ruang Utama DPRD.

Dikatakan Eko, sesuai dengan ketentuan perundangan, pihaknya menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini untuk kemudian dibahas oleh Dewan bersama jajaran eksekutif. Dalam kerangka regulasi, LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD yang merupakan aturan turunan dari Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belum ada Peraturan Pemerintah yang secara teknis menjelaskan tentang format dan sistematika pelaporan kinerja Bupati sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. “Di sisi lain, karena nomenklatur urusan pemerintahan sudah berubah seiring penerapan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, maka kami berinisiatif menuangkan pelaporan LKPJ tahun 2016 ini menggunakan nomenklatur urusan pemerintahan yang baru,” katanya.

Apabila pada LKPJ tahun lalu dituangkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan, kata Eko, maka sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LKPJ Tahun 2016 dijabarkan ke dalam 4 jenis atau tingkat urusan. Yakni urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 urusan, urusan wajib nonpelayanan dasar sebanyak 18 urusan, urusan pilihan sebanyak 7 urusan, ditambah 4 fungsi penunjang dan 3 fungsi lain urusan pemerintahan.

Dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD M Albar dan diikuti hampir seluruh anggota DPRD serta eksekutif ini, Bupati menambahkan, berdasarkan fokus isu tahunan pada periode pertama RPJMD tahun 2016-2021, maka tema pembangunan tahun 2016 adalah “Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah Yang Didukung Oleh Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam fokus prioritas pembangunan pada enam isu yakni penanganan darurat dan kebencanaan yang difokuskan pada pembangunan pasar induk Wonosobo, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan penanggulangan bencana.

Berikutnya, infrastruktur dan lingkungan yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, listrik dan irigasi (jali), air besih dan sanitasi serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), penguatan ekonomi dan ketahanan pangan yang difokuskan pada pengembangan investasi, peningkatan produksi, dan pemerataan distribusi melalui skema “One Village One Product” dan “One District One Product”, pertanian terpadu dan industri kecil menengah terintegrasi, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata dan wisata kota untuk mendorong jumlah kunjungan wisata dan menambah lama masa tinggal wisatawan di Wonosobo. “Prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya

Dikatakan Eko, dari sisi kebijakan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 bisa disimpulkan bahwa pendapatan dianggarkan sebesar Rp 1.723.957.430.560, dapat direalisasi sebesar Rp 1.575.601.733.680 atau 91,39 persen yang berarti kurang dari anggaran sebesar Rp 148.355.696.880.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar Rp 1.945.936.335.686 dapat direalisasi Rp 1.619.140.120.460 atau 83,21 persen kurang dari anggaran sebesar Rp 326.796.215.226.

Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016, untuk Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp 238.009.495.126 dapat direalisasi sebesar Rp 238.104.871.956 atau 100,04 persen, lebih dari anggaran sebesar Rp 95.376.830 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan Rp 238.009.495.126 dapat direalisasi sebesar Rp 238.041.846.

Kemudian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan Rp 0 dapat direalisasi sebesar Rp 63.871.010. Dan Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp 16.030.590.000 dapat direalisasi sebesar Rp 16.030.590.000 atau 100 persen berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan dianggarkan Rp 16.030.590.000 dapat direalisasi sebesar Rp 16.030.590.000 atau 100 persen. Dengan demikian, menurut Bupati, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 178.535.895.176.

“Dari implementasi APBD Tahun 2016 tersebut, sebagian besar belanja dipakai untuk belanja pelayanan dasar maupun layanan wajib yang bersifat penting untuk mendukung visi RPJMD,” katanya. (ali/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Jateng Bantu Rohingya Rp 256 Juta

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemprov Jateng menyerahkan bantuan yang dihimpun dari masyarakat dan berbagai lembaga di Jateng, untuk masyarakat Rohingya Myanmar. Yakni, berupa uang tunai sebesar Rp...