32 C
Semarang
Selasa, 22 Juni 2021

Polda Siap Tindak Tegas Galian C Ilegal

SEMARANG Polda Jateng akan melakukan penyelidikan terkait adanya informasi aktifnya galian C di kawasan Brown Canyon Rowosari, Tembalang. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng akan mengambil tindakan tegas apabila penambangan tersebut dilakukan tanpa mengantongi izin.

Ya, nanti kalau memang ada, kita akan lakukan operasi. Kalau memang tidak ada suratnya (izin). Kita lakukan penyelidikan, siapa tahu kalau ada izinnya kan kita tidak bisa menghalangi,” ungkap Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Feri Irawan kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (4/4).

Menurut Feri, galian C harus mengantongi izin yang diketahui Dinas Energi dan Sumber Daya (ESDM) Provinsi Jawa Tengah maupun dinas terkait yang menangani kegiatan tersebut.

Feri mengakui telah melakukan penindakan terhadap sejumlah aktivitas galian C ilegal di Jateng. Namun demikian, Feri enggan membeberkan secara detail lokasinya. ”Sudah banyak (kasus galian C ilegal) yang kita tangani. Tahun 2017 ini, sudah di atas 10 kasus atau laporan yang kita tangani. Belum lagi polres dan polsek,” katanya.

Sementara itu, Pemkot Semarang tidak bisa berbuat banyak untuk sekadar menangani masalah galian C ilegal di Rowosari. Pasalnya, Kota Semarang belum memiliki Perda tentang galian C tersebut. Hal itu membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang tidak bisa melakukan penindakan apa-apa. Apalagi melakukan penutupan terhadap galian C ilegal itu. Sedangkan pelaku praktik eksploitasi alam dengan cara pengeprasan bukit ini terus berlangsung untuk mengeruk uang miliaran rupiah selama bertahun-tahun.

”Maaf, kami tidak bisa berkomentar. Dalam hal ini prosedurnya harus kepala dinas. Sedangkan kepala dinas sekarang masih di Denmark dalam rangka tugas,” kata salah seorang penyidik sengketa lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Norma, ditemui Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro Pudya Martantono mengatakan, sejauh ini Pemkot Semarang belum memiliki perda yang mengatur tentang galian C. Sehingga hal itu membuat pihaknya tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan penindakan terhadap praktik galian C ilegal seperti yang terjadi di Rowosari. ”Perda Galian C memang belum ada. Di daerah lain, seperti Magelang bisa ditindak dengan UU Lingkungan Hidup, jika memang ada kerusakan. Kalau sudah UU menjadi kewenangan kepolisian,” tandasnya.

Dikatakannya, kewenangan Pemkot Semarang dalam hal ini Satpol PP adalah menegakkan Perda Galian C. Tetapi sampai dengan sekarang perda tersebut belum ada. ”Sehingga satpol sebatas melaksanakan fungsi koordinatif dengan Pemprov Jateng,” terangnya.

Pihaknya membenarkan, mengenai perizinan galian C tetap menjadi tanggung jawab Pemprov Jateng. Tetapi hal itu memerlukan rekomendasi Pemkot Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang. Tanpa rekomendasi DPU, pemprov tidak bisa bergerak apa-apa.

Ketua DPRD  Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan, justru pihaknya mempertanyakan keseriusan Satpol PP dalam masalah galian C. Kenapa galian C sulit ditutup? ”Karena sudah banyak oknum yang bermain, dan mereka biasanya kucing-kucingan. Ketika petugas ada mereka stop operasi. Tapi setelah petugas tidak ada, mereka kembali beraktivitas,” katanya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Jateng, Sinoeng N Rachmadi, mengaku terus melakukan pengawasan terkait keberadaan galian C ilegal. Jika ada dugaan kegiatan penambangan yang belum berizin, Satpol PP bersama pihak kepolisian dan TNI serta Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Jateng akan segera melakukan tindakan. ”Kami rutin melakukan sidak (inspeksi mendadak). Jika operatornya tidak bisa memperlihatkan surat izin penambangan, akan kami tutup dan menyita alat beratnya,” tegasnya.

Karena itu, Sinoeng meminta masyarakat bisa proaktif dalam pengawasan galian C ilegal. Jika melihat ada penambangan yang diduga tanpa izin, bisa melaporkan ke kanal-kanal aduan yang telah disiapkan pemprov. Entah lewat SMS ’Lapor Gub’, website, media sosial (medsos), atau mengirim surat secara konvensional. ”Beberapa waktu lalu, ada sejumlah warga yang melaporkan lewat Twitter. Langsung kami tindak lanjuti. Hasilnya pun kami laporkan lewat Twitter juga. Bagi pelapor, tidak perlu khawatir karena identitasnya akan dirahasiakan,” jelasnya. (mha/amu/amh/aro/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here