33 C
Semarang
Rabu, 28 Oktober 2020

Ada Tokoh dan Media Menjadi Heboh

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyinggung orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, masih menjadi topik menarik untuk didiskusikan oleh sejumlah pihak. Seperti diskusi hukum perkara korupsi yang diadakan oleh salah satu calon ketua Peradi Kota Semaang, Sunarto, di aula ruang Litigasi, Fakultas Hukum Undip, Senin (3/4).

Dalam diskusi bertema Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Penyebutan Nama Pejabat Publik yang Diduga Menerima Aliran Dana Proyek E-KTP dalam Dakwaan KPK   tersebut sejumlah pematik yang dihadirkan di antaranya, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jateng, Laode M. Nursrim; calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dr Bernard L. Tanya; Guru Besar Undip Semarang, Prof Nyoman Serikat Putra Jaya; calon Ketua Peradi Semarang, Sunarto, dengan moderator Wakil Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Jawa Tengah, Theodorus Yosep Parera.

Dalam paparannya, calon Hakim MK, Bernard L. Tanya menyampaikan kasus dugaan korupsi e-KTP dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas tidak ada masalah. Menurutnya yang menjadi heboh karena ada tokoh, dan adanya media, kemudian disikapi publik, sedangkan publik kebanyakan tidak paham apa itu saksi, terdakwa, dan tersangka.

”Untuk itu perlunya peran mahasiswa hukum dan pengacara sosialisasi ke masyarakat, beri pelajaran hukum bagi publik. Kegaduhan juga harus dijaga aparat penegak hukum sehingga bisa hening, beradab dan elok, bagimanapun fungsi negara hukum juga harus memastikan orang-orang yang high class, dan powerful bisa disentuh hukum, jangan hanya menyentuh orang miskin,” kata Bernard dalam paparannya.

Sedangkan, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jateng, Laode M. Nursrim mengaku tema dalam diskusi tersebut sangat luar biasa. Ia menyampaikan, bagaimana penyempurnaan suatu dakwaan harus didukung oleh alat bukti, yang mana dimulai dengan penyidikan karena itulah sumber pertama, agar bisa mendapatkan alat bukti.

Laode menjelaskan, menyusun dakwaan tidak terlepas dari keterangan saksi, karena saksi jelas menjadi dominan rangkaian suatu dakwaan. Bahkan saksi juga bisa dijadikan salah satu alat bukti, kemudian di persidangan nanti akan dibuktikan. ”Kalau ada kriminalisasi dalam sebutan pejabat, itu masih sebatas saksi, nanti semua itu dibuktikan di persidangan,”ujarnya.

Terpisah, calon Ketua Peradi Semarang Sunarto menyebutkan, acara tersebut adalah sebagai komitmen advokat yang merupakan bagian dari penegak hukum untuk mengkritisi aparat penegak hukum (APH) lain, yang melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan perundang-undangan, sehingga merugikan masyarakat secara luas akibat para pejabat dikriminalisasi secara membabi buta.

”Kalau saya terpilih menjadi Ketua Peradi Semarang, maka saya akan membawa himpunan penegak hukum yang independen ini untuk mengontrol, mengawasi dan mengkritisi semua kinerja APH dan aparatur pelayanan publik,” tandasnya. (jks/zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Traveling di Sela Kerja

DUNIA memang tidak selebar daun kelor. Ungkapan itu yang dipegang Ratih Mega Rizkiana. Wanita kelahiran Ambarawa Kabupaten Semarang, 8 Maret 1988 ini selalu menyisihkan...

Properti di Awal Tahun Lesu

SEMARANG – Pasar properti di awal tahun masih belum terlalu bergairah. DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng mencatat hasil penjualan properti pada pameran awal...

Teknologi Augmented Reality untuk Kelas Inspiratif

RADARSEMARANG.COM - PERKEMBANGAN teknologi menuju era digitalisasi sudah merambah ke bidang pendidikan. Siswa dengan istilah “anak zaman now” tidak dapat lepas dari teknologi. Hampir...

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...