32 C
Semarang
Jumat, 18 Juni 2021

Ditarget Tangani 75 Kasus Korupsi

SEMARANG – Polda Jawa Tengah beserta jajarannya ditargetkan untuk menangani 75 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Jateng selama 2017. Sedangkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng mendapat bagian target menangani 5 kasus.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Djarod Padakova, mengatakan target tersebut merupakan perintah dari Mabes Polri. Guna memenuhi jumlah target, Ditreskrimsus Polda Jateng dan masing-masing polres di wilayah Jateng berbagi tugas.

”Polda (Ditreskrimsus) dapat porsi lebih banyak, yakni 5 kasus. Masing-masing polres jajaran ditarget 2 kasus,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang Senin (3/4) kemarin.

Djarod mengatakan, tugas tersebut diberikan lantaran Dit Reskrimsus Polda Jateng dan jajaran Polres dalam penanganan Tipikor sejauh ini bisa dikatakan cukup baik. Atas dasar itulah, Mabes Polri memberikan target kepada Polda Jateng dan jajarannya untuk menangani 75 kasus korupsi di Jateng selama 2017.

”Penanganan kasus korupsi memang membutuhkan waktu. Kalau selama tahun 2016 lalu, total ada 53 kasus yang ditangani di Jawa Tengah,” katanya.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari, mengatakan, jumlah target tersebut telah terpenuhi dan sudah ditangani. ”Kami kebagian target lima kasus. Sudah tercapai. Beberapa di antaranya sudah P21,” katanya.

Kasubdit III/Tipikor AKBP Egy Adrian Suez, menerangkan, kasus tipikor yang telah ditangani Ditreskrimsus Polda Jateng, di antaranya Alat Kesehatan (Alkes) Surakarta, kasus TIK Demak, kasus KONI Pati, dan terakhir Bansos Tebu (pengadaan benih tebu) di Pati. ”P21 ada 4 kasus, yakni kasus di Surakarta dan Demak serta dua kasus di Kabupaten Pati,” terangnya.

Saat ini, penyidik Ditreskrimsus juga masih menangani beberapa kasus lainnya. Yakni, kasus Prona sertifikat tanah di Kabupaten Brebes dan kasus dugaan korupsi insentif pegawai RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.

Menurut Egy, terkait kasus sertifikat tanah pihaknya sudah menyelesaikan tahap satu. Selain itu, berkas juga sudah dikirim ke jaksa peneliti, namun belum dinyatakan lengkap (P21).

”Untuk kasus RSUD Kraton masih menunggu audit dari BPKP. Proses sidik sudah, penetapan masih menunggu perhitungan BPKP,” pungkasnya. (mha/zal/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here