32 C
Semarang
Selasa, 22 Juni 2021

Pemkot Tak Berdaya

SEMARANG – Penambangan galian C liar di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Semarang termasuk kategori tindakan eksploitasi alam yang sudah dalam kondisi parah. Meski sudah berlangsung bertahun-tahun dan tak berizin, aktivitas penambangan liar di kawasan yang sering disebut Brown Canyon ini tetap berjalan.  Pemkot Semarang sendiri tak bisa berbuat banyak. Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang sepertinya telah lepas tangan. Padahal penambangan liar ini tentu memiliki dampak berbahaya dalam jangka pendek maupun panjang bagi lingkungan sekitar.

”Di Kota Semarang saat ini sudah tidak ada rekomendasi izin galian C. Kecuali untuk daerah RTRW khusus yang akan segera ditempati, dengan tujuan penataan. Kalau penataan wilayah itu berbeda dengan eksploitasi,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (3/4).

Dikatakannya, disebut eksploitasi jika para penambang itu menggali lantas mengambil tanah untuk kemudian diangkut dan dibawa keluar. Juga ada konteks bisnis, karena hasil pengerukan tambang dijual.

”Terjadi perputaran uang secara terus-menerus. Kalau penataan hanya diratakan agar sesuai peruntukannya. Misalnya, tempat tinggal, ataupun permukiman, dan tidak boleh keluar dari wilayah yang ditentukan. Galian C di Rowosari termasuk eksploitasi alam yang merusak lingkungan,” terangnya.

Dalam eksploitasi itu, para penambang tidak mempertimbangkan dampak-dampak di lingkungan sekitar. Misalnya, dampak kerusakan akses jalan. Padahal hasil tambang dibawa keluar untuk dijualbelikan atau untuk kepentingan pihak ketiga.

”Kalau penataan, tentu ada upaya reklamasi. Setelah digali, lalu diratakan, kemudian direklamasi. Ada proses pengembalian wilayah yang terjadi kerusakan alam agar normal kembali. Nah, di situ tidak ada proses tersebut,” beber dia.

Dikatakan, sesuai undang-undang otonomi daerah, walaupun perizinan galian C berada di Pemerintah Provinsi Jateng, namun bila Pemkot Semarang tidak merekomendasikan perizinan, maka Pemprov Jateng pun tidak akan bisa mengeluarkan izin.

”Apalagi galian C di Rowosari tidak punya izin, artinya tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah di level mana pun, maka ini termasuk pelanggaran. Pemerintah harus koordinasi dengan semua instansi terkait untuk melakukan penutupan,” tegasnya.

Apabila galian C di Rowosari dibiarkan berlarut-larut, lanjut Wachid, maka akan mengakibatkan tatanan pemerintah di Kota Semarang rusak semua. ”Satu saja yang melanggar dibiarkan, maka lainnya akan coba-coba melanggar. Faktanya, dulu galian C di Rowosari sudah pernah ditutup. Tetapi sekarang beroperasi lagi. Lha ini ada apa dengan pemerintah? Di mana wibawa pemerintah?” ujarnya mempertanyakan.

Menurut dia, Pemkot Semarang, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup harus segera bertindak. ”Segera saja langsung memberi surat kepada pengelola galian C, termasuk ditembuskan ke Satpol PP untuk segera melakukan penertiban. Itu surat resmi, tiga kali peringatan penutupan. Bisa juga dilaporkan ke pihak kepolisian selaku penegak hukum agar diusut di ranah pidananya. Itu perlu dilakukan kalau memang tidak bisa dilakukan penyelesaian secara persuasif,” katanya.

Menurut Wachid, pihak yang bertanggung jawab secara langsung adalah Dinas PU. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup hanya bersifat memberi masukan dan saran kepada PU agar ketika ada kegiatan pertambangan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya, perlunya upaya reklamasi bekas galian C ataupun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Itu tugas Dinas Lingkungan Hidup.

”Tetapi, bila kondisi kerusakan lingkungan sudah parah, DLH bisa memberi rekomendasi penutupan, yakni masuk dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan PU bertanggung jawab atas izin prinsip terhadap penambangan tersebut,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut dia, perizinan galian C tetap menjadi tanggung jawab Pemprov Jateng atas rekomendasi Pemkot Semarang melalui Dinas PU Semarang. Maka kuncinya justru berada di Dinas PU, karena tanpa rekomendasi PU, pemprov tidak bisa bergerak apa-apa.

”Kalau semua dilempar ke pemprov, ngapain Pemkot Semarang? Pemprov itu selain punya otoritas atas daerah, tapi juga sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Bersifat koordinatif, tidak eksekusi langsung,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Iswar Aminuddin membantah lepas tangan. Pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan penanganan praktik galian C.

”Waduh, DPU Kota Semarang nggak punya kewenangan menutup (galian C). DPU Kota Semarang hanya mengurusi jalan dan jembatan serta drainase,” kata Iswar.

Pengamat lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng, Arief Zayyin, mengatakan, semua pihak sudah tahu, para pejabat negara sudah tahu bahwa aktivitas galian C di Rowosari ilegal. ”Tetapi sampai saat ini negara tidak pernah hadir dalam masalah ini. Kalaupun hadir di lokasi penambangan, kenapa sampai sekarang masih saja ada, dan beroperasi? Gubernur sendiri pernah datang di lokasi penambangan di Rowosari Tembalang, tetapi kenapa itu masih terus berjalan?” ujarnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak konsisten melarang aktivitas penambangan ilegal. Penegakan hukum tidak jelas arahnya. ”Sementara selama ini kalau hukum itu diberlakukan dianggap mengancam sumber pangan bagi para penambang dan pekerja,” katanya.

Karena itu, Arief meminta agar negara hadir dalam masalah ini. Dalam hal ini, DPRD Kota Semarang dan Pemkot Semarang maupun Pemerintah Provinsi Jateng untuk duduk bersama mencari solusi. ”Persoalannya, kalau di situ ada aktivitas galian, maka di situ ada perputaran uang. Ada yang menambang menghasilkan uang banyak, ada tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya bisa melakukannya, misalnya dengan cara mengalihkan aktivitas penambangan galian C Rowosari tersebut ke proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

”Sungai Banjir Kanal Timur itu banyak sedimentasi. Kenapa itu tidak dipakai untuk solusi. Mereka masih tetap mengeruk uang, mereka masih tetap bekerja, tapi juga mendukung terlaksananya program normalisasi Banjir Kanal Timur. Sebetulnya itu tinggal bikin perda maupun Surat Keputusan Wali Kota aja tentang normalisasi Banjir Kanal Timur dan penutupan galian C di Rowosari. Itu aja sebenarnya,” tandasnya.

Dikatakan, praktik eksploitasi seperti penambangan galian C di Rowosari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, dampaknya sangat berbahaya.

”Kalau dibiarkan, dampaknya sebentar lagi terjadi kekeringan, rawan longsor, rawan banjir, karena mau tidak mau daerah tersebut semula menjadi daerah resapan air. Bila di wilayah tersebut rusak, suplai air bersih di wilayah dataran rendah juga akan berkurang hingga mengakibatkan kekeringan,” ungkapnya. (amu/aro/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here