32 C
Semarang
Selasa, 22 Juni 2021

Tuntut Kesejahteraan GTT & PTT

SEMARANG-Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng berharap Pemprov Jateng memperhatikan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jangan sampai ada diskriminasi kesejahteraan, karena akan memunculkan kecemburuan di kalangan pengajar di Jateng.

Wakil Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng, Humam Sabroni mengatakan, alih fungsi SMA/SMK punya masalah lain yakni tingkat kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Guru Tetap) di swasta masih belum jelas.

Ia berharap, dengan adanya masa transisi itu, Pemprov Jateng bisa memberikan bantuan seperti sekolah negeri sehingga tidak ada lagi perbedaan antara negeri dan swasta. “Dengan pengalihan pengelolaan itu, kami optimistis pendidikan di Jateng semakin membaik. Karena, bisa terhindar dari politisi bupati maupun wali kota, terutama ketika menjelang Pilkada,” katanya.

Ia mengaku sudah melakukan audiensi dengan Komisi E DPRD Jateng terkait tuntutan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah aspek keadilan yang diterima oleh para pengajar. Saat ini, masih ada perbedaan antara swasta dan negeri, terutama masalah tunjangannya. “Tenaga pengajar di sekolah negeri sudah bagus. Tetapi di swasta masih minim, harusnya ditambah sehingga sama rata dan adil,” tambahnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen mengatakan, GTT dan PTT pada sekolah swasta semestinya wajib diberi tunjangan/honor. Sebagaimana halnya mereka yang bekerja pada sekolah negeri yang diberi tunjangan/honor bulanan dengan jumlah minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan persyaratan mengajar minimal 24 jam/minggu, dan ketentuan lain bagi mereka yang mengajar kurang dari 24 jam/minggu, termasuk PTT (Staf TU dan Karyawan) juga diberi, dengan ketentuan pagu yang berbeda. “Kami berharap tidak ada perbedaan. Harus ada kesejahteraan, mengingat mereka juga ikut mengabdi untuk pendidikan di Jateng,” tambahnya.

Ia menambahkan, bantuan teknis kepada sekolah swasta sangat diperlukan, dalam rangka meningkatkan mutu profesionalitas pendidik dan kemampuan kerja Tenaga Kependidikan. Memang, untuk guru, sudah banyak bantuan teknis diberikan dan dilaksanakan dalam bentuk bimtek, diklat, dan workshop, hanya intensitas serta frekuensinya saja yang perlu ditingkatkan. “Diperlukan adanya keberlangsungan Pemkab/Pemkot untuk tetap mendukung dan membantu proses peningkatan mutu pendidikan menengah,” tambahnya. (fth/ida)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here