Ganjar Kembali Jadi Saksi Sidang E-KTP

359
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo kembali menjadi saksi sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, Kamis (30/3). Dia mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadiri sidang yang bakal menjadi sorotan publik tersebut.

Orang nomor satu di Jateng ini tidak tahu apa yang akan dipertanyakan dalam sidang yang juga memeriksa Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. ”Saya akan datang dan menjawab apa pun pertanyaan hakim. Tidak ada persiapan apa pun,” tegasnya ketika ditemui di Puri Gedeh, Rabu (29/3).

Dia memprediksi, pertanyaan yang dilempar masih ada kaitannya dengan kesaksiannya saat diperiksa Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. seperti proses penganggaran, siapa saja yang menerima uang, siapa yang memberikan, dan lain sebagainya.

”Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah menerima jatah. Memang ditawari, tapi saya menolak. Bukan menerima terus dikembalikan. Lihat barangnya saja belum pernah,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, dia mengaku senang atas bocornya dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani. Dokumen yang memperkuat bahwa dirinya tidak menerima uang suap bakal disampaikan kepada hakim dalam sidang hari ini. Menurutnya, pernyataan dalam BAP tersebut membuktikan bahwa dirinya memang tidak terlibat.

”Ini yang ngomong orang lain, lho. Bukan saya. Kalau saya yang ngomong tidak terima, mungkin orang tidak akan percaya,” katanya.

Ganjar berharap dari kesaksian BAP Miryam, pengungkapan kasus e-KTP bisa lebih cepat. ”Sekarang yang beredar setidaknya membuat pribadi saya lebih jelas, apa sikap saya, bagaimana kondisi dan faktanya, mungkin juga bisa menjelaskan alurnya, siapa-siapa aktornya,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Rahmat Bowo Suharto justru menyayangkan Miryam mencabut dokumen BAP. Sebab, pencabutan itu bisa menjadi bumerang karena jika terbukti memberi keterangan palsu, bisa terjerat hukuman pidana.

Menurutnya, pencabutan BAP merupakan hak, tapi harus ada alasan yang cukup kuat. ”Saya masih sulit menerima alasan pencabutan karena alasannya keterangan yang diberikan saat itu dalam kondisi tertekan,” terangnya.

Jika memang pemeriksaan tersebut dalam kondisi tertekan, tapi mengapa keterangan yang diberikan cenderung bisa runtut. ”Bahkan disertai urutan pertistiwa dengan penyebutan nama dan nominal uang secara runtut dan sistematis,” imbuhnya. (amh/zal/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here