Bos Simoplas Diduga Kabur

Bos Simoplas Diduga Kabur

671
KECEWA: Para buruh PT Simoplas saat menggelar aksi demo di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KECEWA: Para buruh PT Simoplas saat menggelar aksi demo di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Ratusan buruh PT Simoplas kembali turun ke jalan. Pasalnya, kompensasi senilai Rp 15 miliar dijanjikan oleh pihak manajemen bagi ribuan buruh yang dirumahkan belum dibayar. Para buruh resah lantaran pabrik dikabarkan akan ditutup mulai 1 April mendatang. Mereka curiga, para pemilik saham perusahaan tersebut terindikasi hendak kabur dari tanggung jawab.

”Rencana penutupan pabrik ini mengindikasikan bahwa pemilik saham ada upaya melarikan diri,” kata koordinator buruh, Ahmad Zaenudin, saat kembali melakukan aksi di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang di Jalan Ki Mangunsarkoro, Rabu (29/3).

Dikatakan Zaenudin, bos alias pemilik saham harus membayarkan hak-hak para buruh sebelum menutup pabrik. Sebab, masalah ini belum selesai. ”Jika memang perusahaan akan tutup, harus menyelesaikan dulu hak-hak ribuan karyawan yang tidak dibayarkan sejak tahun 2015. Kami semua telantar,” ujarnya.

Menurut dia, pihak perusahaan selama ini masih memiliki aset cukup banyak. Sehingga apabila dijual untuk melunasi gaji buruh dan hak-hak lain yang belum terbayarkan semestinya bisa. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan.

Sejauh ini, ia bersama kawan-kawannya telah berusaha memperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak. ”Kami juga akan menuntut sampai kapan pun selama hak-hak buruh tersebut belum dipenuhi,” tegasnya.

Selain permasalahan gaji, mereka juga menuntut janji manajemen yang akan membeberkan data utang kepada para pekerja. Sebab, sampai saat ini, data tersebut belum diserahkan ke pihaknya maupun Disnaker sebagai mediator. Karena itu, ia menuntut pihak manajemen menyelesaikan permasalahan tersebut sampai batas waktu paling lambat 30 Maret, hari ini.

Sekitar 500 buruh yang mengikuti aksi demo kemarin juga mengancam akan  menduduki area perusahaan dan mengkapling-kapling tanah aset perusahaan yang berada di sebelah area pabrik jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Mediasi sendiri dijadwalkan akan kembali digelar pada Rabu (5/4) mendatang di ruang pertemuan Disnaker Kota Semarang. Para buruh berharap semua permasalahan bisa segera terselesaikan dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

“Kami masih berusaha menahan diri, karena banyak hal yang sebetulnya bisa kami lakukan tapi masih mengedepankan musyawarah mufakat. Apabila tidak juga mendapatkan titik temu, dan manajemen tidak mau menangguhkan penutupan perusahaan, maka ancaman para buruh tersebut akan dilaksanakan,” tegasnya.

Norma, 50,  salah satu peserta aksi, mengatakan hal senada. Ia berharap, segala permasalahan segera tuntas. Norma meminta kepada pihak manajemen untuk menyelesaikan hak-hak karyawan, seperti permasalahan gaji, pesangon, serta tunjangan segera dibayarkan sebelum perusahaan resmi menghentikan operasi.

“Capek kalau cuma diberikan janji-janji. Soalnya, anak-anak di rumah juga minta makan, kebutuhan banyak, saya juga perlu bayar utang, sehingga harapannya cepat selesai.  Kalau memang mau di PHK ya dibayar dan dilunasi semua hak-hak karyawan yang tertunda dulu agar nasib kami jelas,” harapnya.

Dalam aksi kemarin, ratusan buruh PT Simoplas menggelar aksi yang kesekian kalinya. Kali ini mereka melakukan aksi dengan berjalan mundur dari Jalan Ahmad Yani hingga Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan karena penyelesaian masalah ini lambat.

Kepala Disnaker Kota Semarang, Iwan Budi Setiawan, mengatakan, pihaknya sejauh ini masih terus melakukan upaya mediasi untuk menjembatani permasalahan karyawan dengan pihak manajemen perusahaan.

”Jika nanti mediasi tidak menemukan titik temu, maka akan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Untuk kemudian bisa keluar putusan hingga eksekusi. Kami merasa sangat prihatin dengan apa yang dialami PT Simoplas dan para buruh ini,” kata Iwan.

Pihaknya mengaku hanya bisa memfasilitasi dengan cara mediasi agar masalah para buruh dengan perusahaan bisa dicari solusi terbaik. ”Namun sampai saat ini belum menemukan hasil sesuai apa yang diharapkan oleh para buruh,” ujarnya.

Seperti pernah diberitakan Jawa Pos Radar Semarang, sedikitnya 1.900 karyawan operasional dirumahkan tanpa ada kejelasan status sejak September 2015. Mereka belum di-PHK secara resmi, karena aturan PHK harus memberi pesangon. Belakangan, sebanyak 630 karyawan di antaranya dipekerjakan kembali. Namun sekarang ada kabar pabrik akan ditutup.

Selama karyawan dirumahkan, saat itu pihak manajemen perusahaan berjanji masih akan tetap memberi gaji sebesar 69 persen dari gaji UMK setiap bulan. Tetapi gaji 69 persen itu hanya berjalan selama 7 bulan. Sejak April 2016 hingga sekarang, tidak dibayarkan sama sekali.

Selain itu, hak Tunjangan Hari Raya (THR) hanya dibayar separo. Lebih parah lagi, hak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tidak bisa digunakan oleh karyawan. Padahal gaji karyawan dulu telah dipotong untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini. Belakang diketahui, iuran tersebut tidak dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS. Jika ditotal, perkiraan utang PT Simoplas per karyawan Rp 14,7 juta. Selain itu, ada 18 karyawan yang sudah meninggal, tapi hak-haknya belum dibayarkan oleh perusahaan. (amu/mg29/aro/ce1)

 

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here