Kades se-Limpung Tolak Korupsi

417
UPAYA PREVENTIF: Kanit Tipikor Polres batang Iptu Andi Fajar K bersama Camat Limpung Windu Suriadji dan Kepala Desa se-Kecamatan Limpung usai acara pengarahan di rumah Kepala Desa Tembok, Senin (26/3). (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
UPAYA PREVENTIF: Kanit Tipikor Polres batang Iptu Andi Fajar K bersama Camat Limpung Windu Suriadji dan Kepala Desa se-Kecamatan Limpung usai acara pengarahan di rumah Kepala Desa Tembok, Senin (26/3). (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

BATANG – Minimnya pengetahuan akan aturan korupsi, menyebabkan banyak Kepala Desa terjebak kasus Korupsi. Sadar akan hal tersebut, Kepala Desa (Kades) se Kecamatan Limpung mengundang tim dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Batang untuk belajar seluk-beluk aturan korupsi, agar paham batas-batasnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Paguyuban Kepala Desa Sang Pamomong Kecamatan Limpung di rumah Kades Tembok H Suswanto, Minggu (26/3).

Perwakilan peserta, yaitu Kades Donoreho H Thohir Lutfi mengatakan, pada pertemuan kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Biasanya saat ‘Selapanan’ hanya diisi dengan saling tukar informasi di setiap Desa yang dipimpin kini belajar terkait penanggulangan korupsi. “Pada pertemuan kali ini, kita mengundang Tim Tipikor Polres Batang untuk memberikan pengarahan tentang makna dan pengertian tentang korupsi serta akibat yang timbul,” ujarnya.

Tujuannya agar para Kades memahami batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Selain itu juga, untuk memberi bukti kepada masyarakat jika Kades transparan dalam penggunaan Dana Desa. Karena dalam pelaksanaannya sudah diawasi oleh Tipikor Polres Batang. “Jika tidak ada yang lagi yang berprasangka buruk maka kinerja Kades akan nyaman dan tidak terbebani. Menjadi Kades itu terikat oleh banyak peraturan seperti UU Desa, PP, Permendagri, Permendes dan Perbub nomor 48 tahun 2016. Kades juga harus tahu aturan main agar tidak berbenturan dengan masalah hukum,” kata Thohir Lutfi.

Sementara itu, Tim Tipikor yang dipimpin oleh Iptu Andi Fajar K, SH memaparkan secara panjang lebar tentang apa saja yang bisa disebut korupsi. Dari polanya, hingga akibat yang ditimbulkannya.

Dijelaskan pula oleh tim Tipikor, bahwa Polorogo yabg selama ini dipakai oleh para Kades saat ini uadah termaauk pungli, dan hukumnya korupsi. Karena saat ini, pemerintah Desa serta Kades sudah memiliki Siltap sendiri, bahkan Sekdes juga menjadi pegawai negeri dengan gaji dari negara. “Pologoro itu adalah aturan peninggalan jaman dulu dimasa Kades belum mempunyai Siltap dan Tunjangan yang diberikan negara. Karena itu Pologoro tidak boleh ada lagi dan semua pelayanan publik tidak dipungut biaya apapun,” jelasnya.

Hal tersebut menjawab keluhan salah satu peserta yaitu Kades Pungangan yang mempertanyakan tentang Pologoro. Kenapa dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi, padahal jam kerja Kades itu tidak ada. Selama 24 jam Kades harus selalu siaga dan siap melayani warga. Sehingga waktu, tenaga dan pikirannya sangat besar. “Kalau memang dianggap korupsi yang mau bagaimana lagi, kita tetap akan patuh tidak gunakan Polorogk lagi,” tandasnya. (han/sct/smu)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here