Pemkot Atur Ojek Online

615
SERAP ASPIRASI: Ratusan perwakilan operator transportasi konvensional dan transportasi online dipertemukan di Gedung Moch Ichsan Lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis (23/3) kemarin. Kegiatan ini dihadiri Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Wali Kota Hendrar Prihadi, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, dan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SERAP ASPIRASI: Ratusan perwakilan operator transportasi konvensional dan transportasi online dipertemukan di Gedung Moch Ichsan Lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis (23/3) kemarin. Kegiatan ini dihadiri Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Wali Kota Hendrar Prihadi, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, dan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Ratusan perwakilan operator transportasi konvensional dan transportasi online dipertemukan di Gedung Moch Ichsan Lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis (23/3). Ini sebagai upaya menyerap aspirasi kedua belah pihak agar menemukan titik temu sebagai solusi. Kegiatan tersebut juga sebagai sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan diberlakukan mulai 1 April mendatang.

Sebanyak tujuh perwakilan operator taksi, yakni Atlas, Pandu, Express, Astria, Blue Bird, Puri Kencana dan Kosti hadir. Termasuk transportasi online berbasis aplikasi Go-Jek dan Grab, serta Organda Kota Semarang. Mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pertanyataan di hadapan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Wali Kota Hendrar Prihadi, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji, serta sejumlah pejabat penting lainnya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengakui adanya fenomena konflik antaroperator transportasi konvensional dan transportasi online di berbagai kota besar. Tetapi di Jateng, kata dia, termasuk di Kota Semarang harus kondusif. Sebab, semua konflik bisa diselesaikan.

”Semua konflik pasti ada solusi. Tentunya tidak boleh ngotot, jangan asal menggunakan istilah pokoke. Semua perlu win-win solution. Agar pulang membawa rezeki halal dan tidak dengan mematikan usaha transportasi lain,” kata Condro.

Kapolda mengakui, adanya fenomena konflik antartransportasi misalnya di Bogor, Bandung, maupun di Tangerang. ”Saya sudah ngomong ke kapolres coba dikumpulkan meski belum ada konflik. Kemarin itu ada sosialisasi. Ternyata sebagian ada sosialisasi, eh lainnya ribut,” ujarnya.

Dikatakanya, selama ini memang belum ada aturan jelas mengenai regulasi transportasi online. ”Selama ini bebas, tidak ada aturan. Maka atas Peraturan Menteri ini, semua akan diatur. Mulai pembatasan kuota, tarif batas atas-bawah, SIM hingga STNK perusahaan,” bebernya.

Condro meminta agar para driver transportasi online maupun konvensional bisa menahan diri dan bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.  ”Kalau ada persoalan, tolong laporkan kepada kami. Misalnya pak saya (transportasi konvensional) tidak suka dia (transportasi online) berada di tempat situ, sampaikan aja ke kami. Pasti polisi segera mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi,” katanya.

Dia mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi konflik antar driver online maupun konvensional, seolah-olah terjadi kegaduhan. ”Laporkan ke kami. Nanti kami akan koordinasi dengan Dishub untuk menyelesaikan. Jangan emosional. Negara kita negara hukum, jadi setiap pelanggaran hukum nanti ada sanksi hukumnya,” terangnya.

Apalagi sampai memukul, merusak, semua tindakan seperti itu ada pasal-pasalnya. Jika sudah terjadi demikian, maka pihaknya akan mengusut dan mencari siapa pelakunya. ”Mudah-mudahan tidak ada lagi persoalan hingga ke permasalahan hukum, setuju nggih?” ujar Condro disambut setuju secara serempak oleh forum.

Dia juga menegaskan, meski Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tersebut akan diteken 1 April 2017 mendatang, tetapi tidak serta-merta langsung diberlakukan saat itu juga. ”Tetap akan ada masa transisi selama 3 bulan, misalnya untuk melengkapi STNK kendaraan operasional harus menjadi atas nama perusahaan, SIM harus umum dan KIR. Itu kalau perlu dikumpulkan dan bisa kami fasilitasi,” katanya.

Setelah masa transisi itu, pihaknya berharap semua pihak menaati aturan yang ada. ”Apabila melanggar, tentu akan diberlakukan sanksi,” tegasnya.

Dia mengakui, untuk kendaraan roda dua seperti ojek online memang belum diatur di Peraturan Menteri ini. ”Karena sesuai UU LLAJ, untuk kendaraan roda dua bukan alat transportasi untuk mengangkut orang. Tetapi aspek sosiologis, ojek itu sudah ada sejak dulu. Jadi, nanti Pak Wali Kota bisa membuat aturan di tingkat daerah/lokal, Perda atau Perwal. Transportasi konvensional dan online harus saling menghargai,” katanya.

Perwakilan Taksi Kosti, Kusriyanto, mengatakan pihaknya siap menerima pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tersebut.

Menurutnya, adanya pemberlakuan pembatasan kuota, STNK berbadan hukum, dan lain-lain ini menjadi kabar menggembirakan. ”Kami berharap ada batasan tarif yang sehat. Tapi kami mempertanyakan bahwa taksi online selama ini belum berizin,” ujarnya.

Sedangkan Yusuf Darmawan dari Taksi Altas, menegaskan, selama ini sudah dilakukan audiensi sebanyak 11 kali pertemuan, dengan Dishub dan Wali Kota Semarang untuk membahas masalah ini. Pada 2014, kuota taksi di Semarang diketahui sebanyak 1.615 taksi dari 7 operator. Penentuan tarif batas bawah-atas juga telah dibahas, yakni Rp 3.500 hingga Rp 4.750. ”Saya kira itu masih relevan. Maka dari itu, pemerintah harus segera merealisasikan UU tersebut. Membentuk tim independen, menghentikan sementara transportasi online selama pendaftaran sesuai aturan,” katanya.

Dia berharap pemerintah tidak kelamaan dalam memberlakukan peraturan tersebut. ”Tidak perlu kelamaan berembuk tarif. Transportasi online harus bisa bekerja sama, sehingga tidak terjadi keributan. Kami sudah sepakat tidak demo, setiap ada percikan di lapangan, taksi tidak akan mengerahkan massa. Tetapi sejauh ini, semua orang tahu di media hanya ada gambarnya Gojek saja yang mengerahkan massa, itu harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan adanya Peraturan Menteri Nomor 32 tersebut untuk mengatur persaingan transportasi bisa kompetitif, sehat dan guyub dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. ”Sebenarnya substansinya ada 11. Tapi yang mendasar ada tiga, pertama terkait kuota, kemudian perizinan dan pelat nomor berbadan hukum. Kami akan ajak seluruh penyedia jasa transportasi untuk terlibat, untuk melakukan survei bersama,” katanya.

Mengenai keberadaan ojek berbasis aplikasi atau online, Hendi menjelaskan bahwa pemkot akan melakukan mapping atau pemetaan keberadaan ojek baik online maupun konvensional. Mapping tersebut untuk mengetahui berapa jumlah tukang ojek online dan konvensional, berapa pangkalan ojek untuk kemudian dibuatkan regulasi yang bisa saling mendukung kebutuhan transportasi masyarakat. ”Nanti akan kami atur regulasinya, untuk sementara kita akan melakukan mapping dulu,” ujarnya.

Ditemui saat tinjauan di Stasiun Tawang, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, sebenarnya juga demi kebaikan transportasi online maupun konvensional.

Ia menilai jika polemik yang ada saat ini adalah suatu keniscayaan karena memiliki tatanan sendiri. Dalam Revisi Permenhub Nomor 32 tersebut, ia mencoba menggabungkan dan mengadopsi suatu sistem cara teknologi yang dipakai di angkutan. ”Formulasi yang dipakai adalah apa yang dapat menjadi roh dalam Permenhub Nomor 32 itu sendiri. Seperti keselamatan, kedua level of service, ketiga kesetaraan,” tuturnya.

Menurutnya, yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan berbisnis. Saat ini, ada dua kelompok usaha online dan angkutan konvensiaonal, pemerintah sendiri ingin keduanya berjalan bersama, hidup bersama bekerja dan beroperasi bersama dan tidak ada yang mematikan dan harusnya saling mengapresiasi.

”Pada angkutan konvensional sudah ada batasan berkaitan dengan jumlah serta batasan berkaitan dengan tarif atas dan tarif bawah. Atas nama kesetaraan, maka Permenhub itu akan mengatur mekanisme baru pada angkutan online, seperti kuota, berapa jumlah yang diizinkan dan online pun juga akan ada tarif bawahnya,” bebernya.

Pihaknya juga meminta kepada pihak kepolisian agar selama sosialisasi, tidak menindak pelanggaran pasal yang dilakukan antara pengemudi konvensional ataupun online. Sebab, pihaknya belum bisa menentukan kapan pasal tersebut bisa berjalan efektif. ”Kita sudah melakukan koordinasi dengan kapolri, kapolda dari 9 daerah dan Dishub di beberapa kabupaten/kota, intinya diberlakukan April mendatang dan masih dalam taraf sosialisasi,” katanya.

Sementara itu, gabungan intelijen di Kota Semarang turun tangan untuk memetakan sengkarut persaingan transportasi online dan konvensional. Hal itu untuk mencari solusi dan mengantisipasi agar kemungkinan terjadinya gesekan antara operator transportasi online dan konvensional ini biasa dihindari.

Rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) digelar di Kantor Kesbangpol Kota Semarang, Kamis (23/3) kemarin. Rakor diikuti perwakilan dari berbagai unsur. Di antaranya, Imigrasi, Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733 BS/Semarang, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Polrestabes Semarang, Dishub Kota Semarang, dan Kesbangpol Kota Semarang.

Pertemuan tersebut menyikapi permasalahan transportasi konvensional dan transportasi online di Kota Semarang. Termasuk memetakan titik-titik mana saja yang dianggap rawan terjadi bentrok antara para sopir keduanya.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang, Isdiyanto, menyatakan, perlu sinergi penanganan sejak dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fenomena konflik antaroperator transportasi konvensional dan online ini memang bukan menjadi rahasia lagi. ”Misalnya, kejadian di Bogor dapat memicu kejadian yang sama di Kota Semarang. Itu harus bisa diantisipasi,” ujar Isdiyanto.

Karena itu, kata dia, diperlukan penataan dan titik-titik transportasi, baik transportasi konvensional maupun online. Sehingga hal itu bisa memermudah langkah-langkah penanganan apabila terjadi hal tidak diinginkan. Selain itu, butuh sinergi untuk mewaspadai hal tersebut hingga di tingkat kecamatan. ”Hal ini untuk mengantisipasi adanya oknum penimbul situasi yang dapat memicu terjadinya bentrok,” katanya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Tri Wibowo, mengatakan, gejala kisruh taksi konvensional dengan transportasi online sudah terasa sejak 2016 lalu. ”Dari 2016, konvensional menginginkan pihak Polri dan Dishub menggelar razia dengan alasan transportasi online belum memiliki izin,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, hal itu belum bisa dilaksanakan karena terbentur aturan nasional. Namun saat ini akan segera dilakukan penataan setelah adanya revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang akan diteken 1 April mendatang.

”Peraturan menteri ini intinya agar semua pihak menjaga kondusivitas di Kota Semarang. Dishub Jateng juga sudah sosialisasikan tentang Permenhub terkait peraturan tentang taksi online dan akan membuat tim penanganan masalah angkutan terkait perizinan, tarif dan kuota operasional,” terangnya. (amu/den/aro/ce1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here